Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Gerindra siap menggugat hasil Pilgub Jawa Barat dan Jawa Tengah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu dilakukan jika hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terjadi selisih tipis.
"Jika hasil rekapitulasinya terjadi perbedaan sangat tipis dan memungkinkan diuji, kemungkinan bisa ke MK," kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono kepada wartawan, Kamis (28/6).
Ferry mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengumpulkan bukti dari seluruh saksi. Gerindra juga tetap mengawal suara di dua wilayah itu.
Menurut Ferry, proses perhitungan manual oleh KPU Jawa Barat juga belum bisa menentukan siapa yang lebih unggul.
"Antara pasangan Ridwan Kamil - Uu atau Sudrajat-Syaikhu, mengingat perbedaan yang sangat tipis," ujarnya.
Ferry mengatakan, selisih suara versi hitung cepat lembaga survei juga masih di luar margin of error. Dengan begitu, kata dia, margin of error hitung cepat lembaga survei menjadi tidak berlaku.
"Kenaikan tajam pasangan kami yang sangat di luar margin of error lembaga-lembaga survei menjadikan margin of error di quick count di Jabar menjadi tidak berlaku," ungkapnya.
Terkait Pilgub Jateng, Ferry membeberkan, data hitung cepat lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin memeroleh suara 58,58%. Sementara, pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah di angka 41,42%.
Ferry meyakini selisih suara bisa lebih tipis berdasarkan hasil hitung manual KPU. Ferry mengatakan, kondisi itu bakal menimbulkan kesimpulan berbeda terhadap hasil pilkada secara menyeluruh.
"Pilkada Jabar dan Jateng adalah kemenangan perlawanan oposisi," tegasnya. (Medcom/OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved