Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah heran dengan kekalahan calon kepala daerah yang diusung PKS di sejumlah pilkada, terutama di Pulau Jawa. Menurut Fahri, kekalahan PKS di Jawa sangat memalukan.
"Menurut saya ini tragedi dan cukup memalukan," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/6).
Fahri menilai kekalahan pilgub di Pulau Jawa akibat salah penanganan. Jawa Barat misalnya, Fahri menilai PKS tidak mengikuti keinginan kader.
"Kurang mengikuti rasionalitas keinginan kader seperti dalam kasus Jawa Barat, jelas itu," ujarnya.
Lepasnya Deddy Mizwar, kata Fahri, jadi awal kekalahan PKS di Jawa Barat. Fahri menyebut kader sejatinya ingin menduetkan Deddy Mizwar dengan Ahmad Syaikhu.
"Sudah bikin poster di mana-mana, sudah deklarasi di mana-mana, tiba-tiba ada konflik elite, sedikit perbedaan pandangan antara Deddy Mizwar dengan Gerindra. Kosong, ya kan, karena waktu itu Gerindra tidak mau," ujarnya.
Menurut Fahri, PKS mestinya mempertahankan Deddy Mizwar. Sebagai pendamping Ahmad Heryawan di pemerintahan selama lima tahun, Deddy diyakini memiliki basis massa yang besar.
"Ditempel sama mesin PKS pasti menang. Tapi karena pecah, akhirnya calon lain yang menang. Tidak Sudrajat, tidak Deddy Mizwar," ujarnya. (Medcom/OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved