Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
DIRETUR Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menyebut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018 lebih dingin ketimbang Pilkada 2017 lalu.
Pada 2017, menurutnya, pilkada memanas karena variabel khusus yaitu Pilkada DKI yang penuh kontroversi hingga menimbulkan gerakan 411 dan 212.
“Yang jelas di Pilkada tahun ini saya melihat dan merasakan suasana permusuhan atau saling kampanye di grup-grup WA, terutama dari daerah di luar wilayah yang bersangkutan tidak ada,” terangnya Qodari kepada Media Indonesia saat ditemui di Studio 1 Metro TV di Kedoya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (27/6).
Tahun ini, ketegangan seperti itu menurut Qodari, tidak terasa lagi. “Kalau sekarang tidak terjadi pembicaraan soal Pilkada Jawa Barat dan seterusnya, jadi saya melihat tahun ini lebih adem,” jelasnya.
Pilkada Jawa Barat awalnya diprediksi akan sama panasnya dengan Pilkada DKI. Namun, setelah berjalan terlihat berbeda karena ditunjang faktor kombinasi figur calon dan parpol.
"Figurnya sendiri tidak kontoversila seperti Ahok, maka kemudian Pilkada Jawa Barat dan Pilkada lainnya bisa menjadi dingin. Jadi yang ribut di Jawa Barat itu bukan kandidat malahan, tetapi malah soal penjabat gubernur,” ujarnya.
Qodari menambahkan, capaian hasil Pilkada tahun ini dari tingkat keamanan, merupakan awal yang baik untuk persiapan Pemilu 2019 mendatang. Paling tidak, suasana panas yang sebelumnya diprediksi sejumlah pihak, tidak terjadi.
“Semoga perhitungan suara nanti oleh KPU bisa berjalan dengan lancar dan diterima semua oleh kandidat terutama di daerah yang hasil quick qountnya beda tipis,” tandas Qodari. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved