Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DIRETUR Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menyebut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018 lebih dingin ketimbang Pilkada 2017 lalu.
Pada 2017, menurutnya, pilkada memanas karena variabel khusus yaitu Pilkada DKI yang penuh kontroversi hingga menimbulkan gerakan 411 dan 212.
“Yang jelas di Pilkada tahun ini saya melihat dan merasakan suasana permusuhan atau saling kampanye di grup-grup WA, terutama dari daerah di luar wilayah yang bersangkutan tidak ada,” terangnya Qodari kepada Media Indonesia saat ditemui di Studio 1 Metro TV di Kedoya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (27/6).
Tahun ini, ketegangan seperti itu menurut Qodari, tidak terasa lagi. “Kalau sekarang tidak terjadi pembicaraan soal Pilkada Jawa Barat dan seterusnya, jadi saya melihat tahun ini lebih adem,” jelasnya.
Pilkada Jawa Barat awalnya diprediksi akan sama panasnya dengan Pilkada DKI. Namun, setelah berjalan terlihat berbeda karena ditunjang faktor kombinasi figur calon dan parpol.
"Figurnya sendiri tidak kontoversila seperti Ahok, maka kemudian Pilkada Jawa Barat dan Pilkada lainnya bisa menjadi dingin. Jadi yang ribut di Jawa Barat itu bukan kandidat malahan, tetapi malah soal penjabat gubernur,” ujarnya.
Qodari menambahkan, capaian hasil Pilkada tahun ini dari tingkat keamanan, merupakan awal yang baik untuk persiapan Pemilu 2019 mendatang. Paling tidak, suasana panas yang sebelumnya diprediksi sejumlah pihak, tidak terjadi.
“Semoga perhitungan suara nanti oleh KPU bisa berjalan dengan lancar dan diterima semua oleh kandidat terutama di daerah yang hasil quick qountnya beda tipis,” tandas Qodari. (OL-5)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved