Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKI hasil hitung cepat Pilkada 2018, khususnya di level provinsi menempatkan calon-calon PDIP pada posisi terpuruk, namun realitas itu tidak lantas mempengaruhi elektabilitas Joko Widodo untuk berlaga di Pilpres 2019. Elektabilitas petahana capres Jokowi masih cukup tinggi ketimbang figur lainnya.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan kepada Media Indonesia, di Kedoya, Jakarta, Rabu (27/6). "Kalau kita perhatikan hasil pilkada secara keseluruhan, terutama di provinsi kunci, saya kira peluang Jokowi untuk Pilpres 2019 itu tidak mengalami hal-hal negatif," katanya.
Alasannya, sambung dia, lantaran secara umum semua figur calon kepala daerah yang berlaga dianggap dekat dengan Jokowi. Terlihat pula bahwa calon yang dekat maupun yang tidak begitu oposan dengan Jokowi justru memenangkan pertarungan.
Contohnya, di Pilgub Jatim, PDIP dan Gerindra yang sama-sama mengusung paslon Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno menelan kekalahan versi hitung cepat dari paslon Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak.
"Artinya, pada peluang pileg dan pilpres itu tidak membuat PDIP lebih buruk dari Gerindra ataupun sebaliknya. Itu tetap balik lagi ke awal bagaimana kekuatan PDIP dan Gerindra di sana. Di Jatim, baik yang memang Khofifah maupun Gus Ipul itu tidak menjadi masalah buat Jokowi. Kenapa? Karena keduanya cenderung lebih dekat secara personal dan kebijakan dengan Jokowi."
Sementara di Jabar, imbuh dia, kekalahan TB Hasanuddin-Anton Charliyan selaku paslon yang diusung PDIP memang sudah diprediksi. Meski demikian, karena sejauh ini Jokowi masih menjadi simbol PDIP, kekalahan tersebut dipastikan tidak akan mengurangi kekuatan barisan massa PDIP di sana.
"Kekalahan PDIP di Jabar bukan karena tidak punya basis, tapi lebih karena individu yang dicalonkan. Prinsipnya, pilkada itu lebih banyak soal kualifikasi individu yang dicalonkan," terang dia.
Sementara di Sumut, tambah Djayadi, kekalahan PDIP yang mengusung Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus terjadi karena tingginya tingkat heterogenitas dari segi etnis dan agama. "Itu akan banyak mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan, apalagi (cukup sulit) bagi calon yang berasal dari luar daerah tersebut," tandasnya. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved