Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI yang juga politisi Partai Golkar Bambang Soesetyo hasil quick count berbagai lembaga survei menjunjukkan sejumlah kandidat yang diusung Partai Golkar mendapatkan amanah rakyat untuk memimpin di berbagai daerah. Hal itu menurutnya, menunjukan kepercayaan rakyat kepada Partai Golkar semakin besar.
“Berdasarkan quick count dari Pilkada di 17 provinsi, pasangan Gubernur - Wakil Gubernur yang diusung dan didukung Partai Golkar diprediksi berhasil memenangkan Pilkada di 9 wilayah. Antara lain di Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua. Walaupun masih harus menunggu hasil real count dari KPU, namun saya yakin hasilnya tidak akan berbeda dengan quick count,” tutur Bamsoet.
Lebih jauh Bamsoet menjelaskan, amanah besar yang diberikan rakyat kepada para kandidat yang diusung Partai Golkar akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangun daerah tersebut agar lebih maju dan sejahtera. Disisi lain dari internal Partai Golkar, kemenangan quick count tersebut menjadi pondasi yang kuat bagi Partai Golkar dalam menatap Pileg dan Pilpres 2019.
“Kemenangan Partai Golkar di berbagai daerah menunjukan kinerja mesin partai dari pusat sampai ke tingkat daerah telah bekerja maksimal. Tentu hasil ini menjadikan kita semakin confident menatap 2019. Hasil ini menjadi cambuk semangat untuk terus menggerakan mesin kerja roda partai agar bergerak semakin solid, kuat, dan cepat,” pungkas Bamsoet. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved