Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi jalannya Pilkada Serentak 2018 yang berlangsung damai dan harmonis. Dia meminta semua pihak menjaga kondusifitas hingga KPU mengumumkan hasil resmi perolehan suara para kandidat di berbagai Pilkada.
“Hari ini kita telah buktikan walaupun quick count dari berbagai lembaga survei sudah menampilkan siapa saja pemenang Pilkada di berbagai daerah, namun situasi di masyarakat masih adem ayem. Kandidat yang dinyatakan menang versi quick count kita harap tidak jumawa, yang kalah juga harus ksatria. Saya harap situasi ini harus tetap terjaga sampai hasil akhir dari KPU,” ujar Bamsoet saat memantau jalannya Pilkada Serentak 171 daerah di kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Rabu (27/6).
Mantan Ketua Komisi III DPR RI mengatakan baik masyarakat pada umumnya, maupun para kandidat dan pendukungnya terlihat sangat dewasa dan bijaksana mengikuti pencoblosan dan hasil quick count dari berbagai lembaga survei yang sudah merilis hasil Pilkada Serentak 2018.
Dia bersyukur tidak ada gesekan maupun manuver yang menghasilkan perpecahan pada Pilkada 2018. Dia pun meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap berbagai hasutan maupun adu domba dari provokator yang tidak senang dengan situasi damai saat ini.
“Alhamdulillah bangsa kita sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi. Para kandidat, pendukung, dan masyarakat menunjukan jiwa ksatria yang luar biasa. Kita harap tidak ada perpecahan sebagaimana yang dikhawatirkan selama ini. Insya Allah, Pilkada Serentak 2018 akan membawa bangsa kita semakin maju dan sejahtera,” ujarnya. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved