Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut kegiatan Pilkada serentak yang berlangsung di 171 daerah di seluruh Indonesia, berjalan secara aman, lancar, tertib, dan terkendali.
Wiranto menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih kepada penyelenggara Pilkada di pusat dan daerah serta kepada para aparat keamanan yang dinilai sangat baik menjaga pelaksanaan pemungutan suara.
"Terima kasih atas kerja kerasnya, kerja tuntas, kerja samanya, kerja iklasnya, karena tanpa kerja sama yang baik antara penyelenggara Pemilu, Polri, TNI, BIN, tidak mungkin semua ini terlaksana dengan baik seperti sekarang ini," ucap Wiranto usai memantau jalannya proses pilkada 2018 melalui video conference di lantai 5 Gedung Utama Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Rabu (27/6).
Namun, ada catatan yang disampaikan dalam pilkada kali ini. Ia menyebut ada dua Kabupaten di Provinsi Papua batal menyelenggarakan Pilkada serentak yakni Kabupaten Nduga dan Kabupaten Paniai.
Menurut Wiranto, Kabupaten Nduga tidak bisa melaksanakan Pilkada karena distribusi logistik terganggu, anggota polisi yang bertugas mendistribusikan logistik diserang oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) dan bahkan kelompok tersebut meneror sejumlah warga sipil.
"Di Kabupaten Nduga belum dapat dilaksanakan karena logistil terlambat. Dua hari lalu ada penembakan sehingga logistik belum dapat dikirim, sehingga ditunda dulu smpai memungkinkan pengiriman logistik," kata Wiranto
Sedangkan untuk Kabupaten Pinai terjadi konflik atau perbedaan pendapat antara petugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tingkat provinsi dengan tingkat Kabupaten terkait penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinai.
"Memang ada penundaan dari dua kabupaten. Saya kira ini rasio yang sangat kecil dan kami bersyukur untuk itu dengan demikian secara umum pilkada serentak ini sukses, aman, damai terkendali," kata dia.
Soal netralitas, Wiranto mengatakan tidak ada laporan dari lapangan baik anggota TNI, Polri, dan BIN yang diduga tidak netral. "Kemudian di seluruh wilayah tidak ada aksi gangguan keamanan, tidak ada aksi teror di seluruh TPS," ujarnya.(OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved