Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
SELAMA tiga jam, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyimak hasil hitung cepat (quick count) Pilkada 2018 yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei dan disiarkan di sejumlah stasiun televisi. Berdasarkan hasil sementara keseluruhan hitung cepat, ia mencatat calon kepala daerah 9 dari 17 provinsi yang didukung oleh Partai Golkar, unggul dalam Pilkada 2018.
"Sampai saat ini, berdasarkan hitung cepat beberapa daerah yang diindikasikan Partai Golkar menang antara lain, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Papua, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tenggara," ujar Airlangga di DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Jakarta, Rabu (27/6).
Pihaknya masih menunggu dua daerah yang belum dipastikan kemenangannya, yakni Riau dan Sumatera Selatan. Partai Golkar bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusung Arsyadjuliandi-Suyatno untuk Pilgub Riau. Sementara di Pilgub Sumatera Selatan, Partai Golkar mengusung Dodi Reza Alex Nurdin dan Giri Ramanda Kiemas.
"Kami apresiasi hasil sementara ini. Kami akan lihat secara detail namun saat ini sudah sesuai dengan apa yang kami sampaikan dua hari lalu. Golkar akan meraih 56 persen di Pilkada serentak 2018. 9 dari 17 provinsi insya Allah semuanya sesuai dengan apa yang diperkirakan," tandasnya.
Menurut Airlangga, hasil perhitungan cepat ini baru indikasi kemenangan. Kemenangan sesungguhnya, sambung dia, tetap menunggu perhitungan resmi yang Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentukan.
Ia pun mengapresiasi penyelenggaraan Pilkada 2018 secara keseluruhan berjalan baik. Ia mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan juga partisipasi masyarakat yang telah mendukung berjalannya Pilkada 2018 berjalan aman, damai dan menyenangkan.
"Tentunya kemenangan di beberapa daerah ini menambah kepercayaan diri Golkar baik itu di tingkat pusat dan daerah dan menambah semangat kami untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Ini merupakan modal awal bagi kami. Masih ada waktu untuk kami bekerja. Ini test event menuju Pemilu 2019," pungkasnya. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved