Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PASANGAN calon gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtulu Laiskodat-Josef Nae Soi (Victory-Joss) unggul sementara dalam perolehan suara pilgub NTT tempat pemunggutan suara (TPS) di Kota Kupang, Rabu (27/6) siang.
Sesuai pantauan di TPS 22 Kelurahan Oesapa Victory Joss unggul dengan 59 suara, Benny K Harman-Benny Litelnoni (Harmoni) mengumpulkan 38 suara, Marianus Sae-Emilia Nomleni (MS-Emi) mengumpulkn 10 suara, dan Esthon Foenay-Christian Rotok (Esthon Chris) 21 suara.
Begitu juga di TPS 7 Kelurahan Kolhua, Victory-Joss unggul dengan 79 suara, sedangkan MS-Emi menempati perolehan suara terbesar kedua dengan 48 suara, Eshon-Chris 43 suara, dan Harmoni 32 suara.
Selanjutnya di TPS 01 Kelurahan Liliba, Victory-Joss unggul dengan 254 suara, Esthon-Chris 34 suara, Harmoni 30 suara, dan MS-Emi 110 suara.
Di Sumba, seperti di TPS 01 Wula Waijilu, Victory Joss mengumpulkan 228 suara, Esthon-Chris 17 suara, MS-Emi 13 suara, dan Harmoni 5 suara. Selanjutnya di TPS 10 Kecamatan Kambaniru, Kota Waingapu, Sumba Timur, Victory-Joss meraih 129 suara, MS-Emi 69 suara, Esthon-Chris 34 suara, dan Harmoni 21 suara.
Informasi yang dihimpun Media indonesia, hitung cepat pilgub NTT akan dirilis oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Rabu (27/6) sore. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved