Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLDA Jawa Tengah (Jateng) Irjen Pol Condro Kirono bersama Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto menyatakan kalau pilkada di tingkat Jateng maupun di kabupaten/kota berjalan lancar karena asyarakat antusias untuk menyalurkan hak pilihnya.
Meski demikian, Kapolda dan Pangdam memerintahkan kepada Polres dan Kodim di Jateng untuk berpatroli dalam skala besar pada saat penghitungan suara.
"Saya bersama Pangdam Diponegoro berkeliling melakukan pemantauan. Dari laporan para Kapolres dan Dandim, pelaksanaan pilkada di 35 kabupaten/kota di Jateng berjalan lancar. Baik yang hanya menyelenggarakan pemilihan gubernur (pilgub) maupun pemilihan bupati atau pemilihan walikota," kata Kapolda saat bersama Pangdam melakukan pemantauan di Banyumas, Rabu (26/6).
Kapolda bersama Pangdam meminta kepada Kapolres dan Dandim untuk menggelar patroli dalam skala besar.
"Saya sudah instruksikan bersama Pangdam, untuk Kapolres dan Dandim supaya menggelar patroli besar terutama saat penghitungan suara. Karena pada saat penghitungan suara ada potensi konflik. Kita tidak boleh underestimate. Keluarkan seluruh kekuatan yang ada di Polres untuk melaksanakan patroli besar," tegasnya.
Kapolda mengungkapkan nantinya polisi akan mengerahkan 150 personel dibantu oleh 100 anggota TNI berkeliling, menyentuh lokasi-lokasi penghitungan suara, sehingga kalau ada masalah, nantinya bisa langsung diantisipasi.
"Patroli berlangsung dinamis sampai nantinya penghitungan suara di TPS selesai dan surat suara masuk ke PPS serta dari PPS ke PPK," tambahnya.
Sementara Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menjaga kondusivitas situasi di Jateng.
"Pilkada merupakan pesta demokrasi dan masyarakat memaknainya sebagai pesta. Sebagai conton, saat kita meninjau salah satu TPS di Semarang yang berada di tengah pekuburan, mereka benar-benar menggelar semacam pesta, pesta ala kuburan. Juga di Magelang, ada petugas yang memakai pakaian adat," ujarnya.
Menurut Pangdam, masyarakat begitu antusias dalam menyalurkan hak pilihnya.
"Mudah-mudahan itu merupakan cerminan masyarakat dalam memilih pemimpin terbaik di Jateng maupun di tingkat kabupaten dan kota," ujarnya. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved