Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Lembata, NTT, Mulyadi, Rabu (27/6) mengaku kesal sebab dari total 90 warga binaan di Lapas itu hanya 7 orang yang masuk dalam DPT. Sementara separuh lainnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
Pantauan Media Indonesia di TPS 7, Kelurahan Lewoleba Utara, warga binaan Lapas kelas 3 Lembata itu tergabung dengan 175 warga pemilih di sekitar Lapas. Sejak dibuka hingga pukul 11.00 wita, baru 6 orang warga Binaan mrnggunakan hak pilihnya.
Menurut Kepala Lapas Kelas 3 Lembata, Mulyadi, ada 36 warga binaan lain, dilayani dengan menggunakan format A 5.
"Terus terang separuh warga binaan tidak masuk dalam DPT. Padahal sejak dua bulan lalu, kami melaporkan data warga binaan di Lapas ini kepada PPS, PPK dan KPU agar seluruh warga kami boleh menggunakan hak pilihnya," ujar Mulyadi.
Bahkan menurut Kalapas, KPU bersama PPK dan PPS setempat baru memeroses 36 format A5 pada malam tadi. Mulyadi mengatakan, ada warga binaan yang selalu mencoblos sejak 2013, bahkan tidak masuk dalam Daftar pemilih pada Pilgub NTT 2018.
Mulyadi berharap, warga binaan Lapas harus dikususkan dalam sebuah TPS kusus pada setiap hajatan demokrasi. (OL-3)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved