Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Lembata, NTT, Mulyadi, Rabu (27/6) mengaku kesal sebab dari total 90 warga binaan di Lapas itu hanya 7 orang yang masuk dalam DPT. Sementara separuh lainnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
Pantauan Media Indonesia di TPS 7, Kelurahan Lewoleba Utara, warga binaan Lapas kelas 3 Lembata itu tergabung dengan 175 warga pemilih di sekitar Lapas. Sejak dibuka hingga pukul 11.00 wita, baru 6 orang warga Binaan mrnggunakan hak pilihnya.
Menurut Kepala Lapas Kelas 3 Lembata, Mulyadi, ada 36 warga binaan lain, dilayani dengan menggunakan format A 5.
"Terus terang separuh warga binaan tidak masuk dalam DPT. Padahal sejak dua bulan lalu, kami melaporkan data warga binaan di Lapas ini kepada PPS, PPK dan KPU agar seluruh warga kami boleh menggunakan hak pilihnya," ujar Mulyadi.
Bahkan menurut Kalapas, KPU bersama PPK dan PPS setempat baru memeroses 36 format A5 pada malam tadi. Mulyadi mengatakan, ada warga binaan yang selalu mencoblos sejak 2013, bahkan tidak masuk dalam Daftar pemilih pada Pilgub NTT 2018.
Mulyadi berharap, warga binaan Lapas harus dikususkan dalam sebuah TPS kusus pada setiap hajatan demokrasi. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved