Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMUNGUTAN suara Pemilihan Kepala Daerah serentak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tidak lepas dari masalah. Salah satunya, logistik pemilihan umum yang terlambat tiba ke tempat pemungutan suara (TPS).
Itu terjadi pada tiga TPS, yaitu TPS 31, 32 dan 33 di kompleks perumahan Permata Hijau Lestari, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini. Logistik baru tiba sekitar pukul 09.00 Wita.
"Padahal pemungutan suara harusnya dimulai pukul 07.00 Wita. Jadi kita tadi mulai setelah jam 09.00," kata Andi Irwan, Ketua KPPS di TPS 32 Kassi-kassi.
Irwan mengatakan, logistik yang datang terlambat terdiri dari kotak suara, lembar surat suara, dan lainnya terkait pemungutan suara. Dia tidak mengetahui alasan keterlambatan. Di TPS 32, terdapat 402 daftar pemilih tetap.
"Silakan ditanya ke PPS (panitia pemungutan suara). Saya tidak sempat tanya karena banyak warga yang sudah antri," ujar Irwan.
Seorang anggota PPS Kassi-kassi mengakui keterlambatan distribusi logistik pada sebagian TPS. Hal itu karena mereka terlambat menerima logistik dari KPU Makassar. Logistik tersebut terlebih dulu disortir di tingkat kecamatan, dan baru selesai pada pukul empat tadi subuh.
"Tadi jam delapan saya antar logistiknya," katanya.
Sementara itu, Komisioner KPU Makassar, Rahma Saiyed mengatakan, jika keterlambatan terjadi, lantaran diatribusi dari percetakan yang lamat.
"Akhirnya merembes logistik juga lambat," singkatnya. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved