Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
ISTANA Kepresidenan kembali menegaskan netralitas Presiden Joko Widodo dalam pilkada serentak. Sekretaris Kabinet Pramono menepis klaim-klaim yang mengatasnamakan Presiden demi kepentingan elektoral pilkada.
"Saya bertiga dengan Presiden dan Mensesneg ingin mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh salah satu ketua umum partai di mana Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, menugaskan kepada ketua umum Gokar untuk memenangkan Ibu Khofifah," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/6).
Khofifah Indar Parawansa merupakan mantan menteri sosial sekaligus calon yang diusung Golkar pada Pilkada Jawa Timur. Di Jatim, pasangan Khofifah-Emil Elestianto bersaing dengan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno yang diusung PDI-P
Pernyataan Pramono sekaligus menepis klaim yang disampaikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar yang menyatakan Khofifah didukung Jokowi.
Di sisi lain, Pramono yang juga kader PDI-P mengakui Presiden memiliki kedekatan personal dengan sejumlah calon yang menjadi kontestan pada pilkada serentak.
"Presiden harus netral walaupun secara pribadi tentunya Presiden mempunyai kedekatan dengan keluarga Bung Karno, itu adalah kedekatan pribadi. Pertemuan Presiden, misal dengan Mbak Puti, Pak Djarot, dan Pak Ganjar itu sebagai kapasitas Presiden pribadi," tandasnya. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved