Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menerima kunjungan dari duta besar negara-negara Uni Eropa di Kantor DPP PKS, Jakarta. Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut ialah mengenai kondisi dan situasi jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 yang akan digelar Rabu (27/6).
"Mereka secara umum ingin mengetahui bagaimana kondisi atau situasi jelang pilkada besok dan pilpres 2019," kata Presiden PKS Sohibul Iman usai pertemuan yang digelar tertutup di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (26/6).
Pertemuan yang dihadiri sekitar 16 dubes tersebut, kata Sohibul, adalah inisiatif dari negara-negara Uni Eropa. Dalam pertemuan itu, PKS menjelaskan kepada mereka bahwa pilkada serentak besok (27/6) adalah pilkada serentak yang ketiga kali digelar.
Berdasarkan pengalaman dua pilkada serentak sebelumnya, terangnya, pemilihan kepala daerah dapat berlangsung secara kondusif. Karena itu, pihaknya meminta agar negara-negara Uni Eropa tidak perlu khawatir dengan pesta demokrasi yang digelar di 171 daerah tersebut.
"Saya tegaskan kepada mereka harus percaya terhadap kedewasaaan masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi. Karena itu, mereka tidak perlu khawatir. Kita buktikan besok, kita lihat akan berjalan dengan baik," terangnya.
Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP PKS Sukamta menambahkan bahwa tidak ada rasa kekhawatiran dari negara-negara Uni Eropa terhadap gelaran pilkada serentak 2018. Hanya saja, sambungnya, mereka ingin mengetahui bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia.
"Tidak ada rasa kekhawatiran. Ya, kita beridialog aja bagaimana yang terbaik untuk perkembangan demokrasi di Indonesia. Mereka ingin update aja terhadap situasi. Ketika dijelaskan Presiden PKS ini pengalaman pilkada serentak yang ketiga, mereka bisa memahami bahwa tidak ada hal yang sangat serius yang perlu dikhawatirkan," pungkasnya. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved