Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PILKADA 27 Juni 2018 ditetapkan menjadi libur nasional, akan berdampak besar pada hasil pungutan suara di Karawang, Jawa Barat. Pasalnya 296 ribu buruh di Karawang memiliki kesempatan untuk menyampaikan hak suara mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018.
Dari data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Ahmad Suroto, data buruh di Karawang mencapai 374.474 orang.
"Sebelumnya saya sudah menduga akan dijadikan libur nasional. Karena memang jumlah pemilih buruh ini cukup signifikan, tentu akan menjadi penting dalam kesempatan hak memilih mereka. Kita makanya sudah sebarkan surat edaran kepada perusahaan untuk meliburkan," kata Ahmad kepada Media Indonesia, Selasa (26/6).
Ahmad menjelaskan jumlah buruh yang memiliki hak suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 mencapai 296 ribu buruh.
"Sementaran untuk buruh yang memiliki hak suara di Karawang ini mencapai 217 ribu orang," katanya.
Sektor buruh terbesar yang memiliki hak suara, menurut Ahmad, yakni dari sektor padat karya atau TSK (Tekstil Sandang Kulit) mencapai 22 ribu.
Sementara itu, KPU Karawang sendiri menargetkan 70% partipasi suara ikut dalam pencoblosan pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 kali ini dari jumlah pemilih yang mencapai 1,6 juta jiwa. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved