Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PENDISTRIBUSIAN logistik tahap kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dihadapkan pada kondisi curah hujan cukup tinggi sejak beberapa hari terakhir.
Namun untuk distribusi logistik wilayah selatan yang nota bene kondisi geografisnya cukup menantang dan kondisi cuaca yang sulit diprediksi, sudah selesai disalurkan.
"Tapi alhamdulillah hingga sekarang belum ada kendala yang dipengaruhi kondisi cuaca. Kita coba minimalkan berbagai kendala itu. Seperti distribusi tahap pertama yang dilakukan pada Minggu (24/6), kita prioritaskan dulu wilayah selatan," kata Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Anggy Sophia Wardhani, Selasa (26/6).
Memasuki Senin (25/6), kata Anggy, pendistribusian logistik fokus ke wilayah perkotaan dan utara. Anggy menargetkan semua kebutuhan logistik Pilgub Jabar sudah berada di setiap Kelompok Panitia Pemungutan Suara.
"Mudah-mudahan tak terkendala hal apapun hingga titik akhir distribusi hingga ke tingkat KPPS. Semuanya bisa terealisasi sesuai target," ujarnya.
Tingkat pendistribusian logistik Pilgub Jabar di Kabupaten Cianjur hingga Senin (25/6) malam bisa disebutkan sudah mencapai 95%. Ia mengaku hingga Senin (25/6) malam terdapat sejumlah kebutuhan logistik di TPS yang masih menunggu kiriman dari KPU Provinsi Jawa Barat.
"Alhamdulillah kalau persiapan sudah matang menjelang hari H. Salah satunya memaksimalkan pendistribusian logistik," ucap Anggy.
Pada pilkada serentak 2018 KPU Kabupaten Cianjur menargetkan tingkat partisipasi bisa mencapai 70%. Target itu tak muluk-muluk mengingat upaya sosialisasi terus digencarkan kepada semua kalangan pemilih.
"Mudah-mudahan target partisipasi sebesar 70% bisa tercapai," tandasnya. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved