Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PENDISTRIBUSIAN logistik tahap kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dihadapkan pada kondisi curah hujan cukup tinggi sejak beberapa hari terakhir.
Namun untuk distribusi logistik wilayah selatan yang nota bene kondisi geografisnya cukup menantang dan kondisi cuaca yang sulit diprediksi, sudah selesai disalurkan.
"Tapi alhamdulillah hingga sekarang belum ada kendala yang dipengaruhi kondisi cuaca. Kita coba minimalkan berbagai kendala itu. Seperti distribusi tahap pertama yang dilakukan pada Minggu (24/6), kita prioritaskan dulu wilayah selatan," kata Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Anggy Sophia Wardhani, Selasa (26/6).
Memasuki Senin (25/6), kata Anggy, pendistribusian logistik fokus ke wilayah perkotaan dan utara. Anggy menargetkan semua kebutuhan logistik Pilgub Jabar sudah berada di setiap Kelompok Panitia Pemungutan Suara.
"Mudah-mudahan tak terkendala hal apapun hingga titik akhir distribusi hingga ke tingkat KPPS. Semuanya bisa terealisasi sesuai target," ujarnya.
Tingkat pendistribusian logistik Pilgub Jabar di Kabupaten Cianjur hingga Senin (25/6) malam bisa disebutkan sudah mencapai 95%. Ia mengaku hingga Senin (25/6) malam terdapat sejumlah kebutuhan logistik di TPS yang masih menunggu kiriman dari KPU Provinsi Jawa Barat.
"Alhamdulillah kalau persiapan sudah matang menjelang hari H. Salah satunya memaksimalkan pendistribusian logistik," ucap Anggy.
Pada pilkada serentak 2018 KPU Kabupaten Cianjur menargetkan tingkat partisipasi bisa mencapai 70%. Target itu tak muluk-muluk mengingat upaya sosialisasi terus digencarkan kepada semua kalangan pemilih.
"Mudah-mudahan target partisipasi sebesar 70% bisa tercapai," tandasnya. (OL-3)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved