Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
SATU hari sebelum coblosan, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Dispenduk Capil Pemerintah Kota Surabaya diserbu ribuan warga yang mengurus kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e).
Mereka harus rela menunggu antrean hingga di depan kantor Dispendukcapil Kota Surabaya. Dalam dua hari permintaan sangat tinggi," kata Kepala Bidang Data Dispenduk Capil Pemkot Surabaya, M Irfan di Surabaya, Selasa (26/6).
Pada hari biasa, kantor Dispenduk Capil terlihat sepi dan normal untuk warga yang mengurus KTP maupun keperluan lainnya. Namun saat ini ribuan warga Surabaya menyerbu Kantor Dispenduk Capil tersebut.
Pengurusan KTP menjelang pemilihan Gubernur Jawa Timur yang akan berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 lusa.
"Warga berbondong bondong untuk mengurus KTP, bahkan mereka rela antre sejak pagi hari sebelum kantor buka layanan," katanya.
Dari hasil wawancara dengan warga, warga Surabaya yang mengurus KTP pada hari ini, akan menyoblos saat Pilgub Jatim nanti.
"Saat ini ada sekitar 50.000 warga yang belum memiliki kartu tanda penduduk di Kota Surabaya," kata M Irfan.
Dispendukcapil Surabaya masih memberikan pelayanan KTP dan surat KK hingga selesai. Karena masih ada sekitar 50 ribu warga Surabaya yang mempunyai identitas KTP padahal pencoblosan Pilgub tinggal satu hari. Untuk itulah Dispenduk Capil masih memberikan pelayanan hingga sore hari. (OL-3)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved