Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
SATU hari sebelum coblosan, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Dispenduk Capil Pemerintah Kota Surabaya diserbu ribuan warga yang mengurus kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e).
Mereka harus rela menunggu antrean hingga di depan kantor Dispendukcapil Kota Surabaya. Dalam dua hari permintaan sangat tinggi," kata Kepala Bidang Data Dispenduk Capil Pemkot Surabaya, M Irfan di Surabaya, Selasa (26/6).
Pada hari biasa, kantor Dispenduk Capil terlihat sepi dan normal untuk warga yang mengurus KTP maupun keperluan lainnya. Namun saat ini ribuan warga Surabaya menyerbu Kantor Dispenduk Capil tersebut.
Pengurusan KTP menjelang pemilihan Gubernur Jawa Timur yang akan berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 lusa.
"Warga berbondong bondong untuk mengurus KTP, bahkan mereka rela antre sejak pagi hari sebelum kantor buka layanan," katanya.
Dari hasil wawancara dengan warga, warga Surabaya yang mengurus KTP pada hari ini, akan menyoblos saat Pilgub Jatim nanti.
"Saat ini ada sekitar 50.000 warga yang belum memiliki kartu tanda penduduk di Kota Surabaya," kata M Irfan.
Dispendukcapil Surabaya masih memberikan pelayanan KTP dan surat KK hingga selesai. Karena masih ada sekitar 50 ribu warga Surabaya yang mempunyai identitas KTP padahal pencoblosan Pilgub tinggal satu hari. Untuk itulah Dispenduk Capil masih memberikan pelayanan hingga sore hari. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved