Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung (Babel) memastikan tempat pemungutan suara (TPS) bebas dari genangan air.
Anggota KPU Bangka bidang Logistik Iman Supiar mengatakan seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), Selasa (26/6), sudah mulai dibangun.
"Untuk di Bangka ada 584 TPS. Sekarang ini seluruh TPS sedang dipersiapan dan dipastikan akan selesai hari ini juga," kata Iman.
Ia mengaku pada Pilgub lalu hujan lebat menyebabkan sejumlah TPS tergenang, sehingga mengganggu jalanya pelaksanaan pencoblosan. Berkaca dari Pilgub lalu, pihaknya sudah melakukan antisipasi dengan memindahkan TPS yang rawan tergenang air.
"Kita pastikan tidak ada lagi di Pilbup TPS yang rawan tergenang air jika hujan lebat, semua TPS kita pastikan aman. Untuk TPS yang berada di sekolahan ada beberapa hanya saja saya lupa jumlah berapa," ungkap dia.
Imam menambahkan, untuk pendistribusian logistik pihanya mempercayai PT Pos Indonesia Sungailiat Bangka. secara keseluruhan ada 10 truk yang akan mendistribusikan logistik. Seluruh Logistik, menurut dia untuk sementara dititipkan dulu di PPS dan baru nantinya didistribusikan ke 584 TPS yang tersebar di pulau
Bangka.
"Untuk TPS paling lama perjalanya di Belinyu 2 Jam, seluruh Logistik sementara dititipkan dulu di PPS, Rabu (27/6), baru diangkut ke masing-masing TPS. Dalam perjalanan seluruh logistik dijaga 1 anggota Polisi dan pihak PT Pos," terangnya. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved