Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pilkada Serentak 2018 di Ruang Pola, Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (25/6).
Pada Rakor tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan mengerahkan seluruh Panwas untuk melakukan patroli pengawasan selama masa tenang.
Ketua Bawaslu Sulsel La Ode Arumahi mengatakan, selama masa tenang, seluruh anggota Panwas di Sulsel melakukan patroli secara mobile.
Konsep patroli pengawasan ini pun telah dilaporkan kepada Pj Gubernur Sulsel Soni Sumarsono.
"Kami punya konsep namanya Patroli Pengawasan. Ini akan berperan pada saat masa tenang ini melakukan patroli mobile," kata Arumahi.
Jumlah anggota Panwas yang diturunkan untuk berpatroli pengawasan selama masa tenang, sama banyaknya dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Sulsel sebanyak 17.132.
Bahkan menurutnya, persiapan logistik juga sudah rampug sampai 95%.
"Tinggal beberapa item formulir saja yang sementara didistribusikan ke daerah," lanjut Arumahi.
Sementara itu, Soni juga menyampaikan harapannya agar pada hari pemilihan yang nanti merupakan hari libur, agar aparatur sipil negara (ASN) yang ada memberikan hak suaranya.
"ASN jangan sampai tidak nyoblos. Siapa yang dicoblos, tidak ada instruksi untuk itu. ASN harus menjadi contoh yang baik," tegas Soni.
Tidak hanya itu, Kesbangpol diminta piket 24 jam mulai 26-28 Juni.
"Satpol PP juga siap saiaga penuh, dan siskamling kembali diaktifkan," pungkas Soni. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved