Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pilkada Serentak 2018 di Ruang Pola, Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (25/6).
Pada Rakor tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan mengerahkan seluruh Panwas untuk melakukan patroli pengawasan selama masa tenang.
Ketua Bawaslu Sulsel La Ode Arumahi mengatakan, selama masa tenang, seluruh anggota Panwas di Sulsel melakukan patroli secara mobile.
Konsep patroli pengawasan ini pun telah dilaporkan kepada Pj Gubernur Sulsel Soni Sumarsono.
"Kami punya konsep namanya Patroli Pengawasan. Ini akan berperan pada saat masa tenang ini melakukan patroli mobile," kata Arumahi.
Jumlah anggota Panwas yang diturunkan untuk berpatroli pengawasan selama masa tenang, sama banyaknya dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Sulsel sebanyak 17.132.
Bahkan menurutnya, persiapan logistik juga sudah rampug sampai 95%.
"Tinggal beberapa item formulir saja yang sementara didistribusikan ke daerah," lanjut Arumahi.
Sementara itu, Soni juga menyampaikan harapannya agar pada hari pemilihan yang nanti merupakan hari libur, agar aparatur sipil negara (ASN) yang ada memberikan hak suaranya.
"ASN jangan sampai tidak nyoblos. Siapa yang dicoblos, tidak ada instruksi untuk itu. ASN harus menjadi contoh yang baik," tegas Soni.
Tidak hanya itu, Kesbangpol diminta piket 24 jam mulai 26-28 Juni.
"Satpol PP juga siap saiaga penuh, dan siskamling kembali diaktifkan," pungkas Soni. (OL-3)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved