Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengklaim persiapan menjelang hari pemungutan suara Pilkada tahun ini telah siap dan tidak ditemukan ada masalah yang berarti. Pasalnya, seluruh permasalahan terkait adanya beberapa kerusakan logistik sudah selesai ditangani.
Arief pun menyampikan KPU telah memantau anggaran di KPU provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini anggaran untuk setiap daerah tersebut pun sudah dapat dicairkan secara bertahap.
"Persiapan mulai dari logistik dan anggaran sudah baik. Sampai sekarang persiapan baik, tidak ada laporan yang mengganggu," kata Arief di Kantor KPU, Jakarta, Senin (25/6).
Ia pun mengatakan KPU pusat telah menginstruksikan kepada seluruh KPUD untuk segera melaporkan bilama terjadi masalah seperti adanya surat suara rusak. Pasalnya, hal tersebut dapat memperkecil adanya masalah yang timbul pada saat hari pemungutan suara nanti yakni pada 27 Juni mendatang.
"Intinya kalau ada yang rusak segera lapor nanti akan diambil dan diganti dengan baru," ungkapnya.
Arief menambahkan, saat ini distribusi surat suara sudah berjalan 99% ke setiap daerah yang melaksanakan Pilkada. Nantinya logistik tersebut akan di distribusikan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara yakni pada tanggal 26 Juni.
Arief pun mengimbau kepada jajaran KPU di daerah agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan seoptimal mungkin. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved