NEWSTICKER

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T

Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden

Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T

Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid

Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Ratusan Warga Depok Belum Terima Undangan Memilih

Kisar Rajaguguk

24/6/2018 15:30

Ratusan Warga Depok Belum Terima Undangan Memilih — (ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra)

RATUSAN warga yang tinggal di Kampung baru RT 001, RT 002, 003, RT 004, RT 005, RT 006, RT 007 dilingkungan RW 07, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok hingga menjelang hari tenang belum mendapat surat undangan dan namanya tidak ada di daftar pemilih tetap (DPT) pilgub/pilwagub jawa barat 27 Juni 2018.

Ruslan, perwakilan warga dan tinggal di Kampung baru RT 001 RW 07, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok mengatakan belum menerima undangan memilih.

“Undangan pemilih telah didistribusikan ke RW-RW lain hanya RW 07 yang belum mendapat undangan mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS), “ katanya, Minggu (246).

Tapi, Kepala Dinas Kependudkan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Kota Depok Misbahul Munir mengatakan warga-warga di Kampung baru, Kelurahan Harjamukti bukan warga Kota Depok.

“Mereka penggarap, tidak terdaftar pula di buku kependudukan Disdukcapil Kota Depok. Karena bukan warga Kota Depok tak boleh menyalurkan hak pilihnya di Pilgub dan Wapilgub Jawa barat 27 Juni 2018, “ katanya. (OL-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Dwi Tupani

Berita Lainnya

Pengamat Soroti Tingginya Biaya Politik pada Pilkada Langsung
15/2/2026 16:18
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
500 Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Evaluasi Pilkada Dinilai Mendesak
14/2/2026 14:42
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Biaya Politik yang Tinggi dalam Pilkada Jadi Persoalan Serius
14/2/2026 10:29
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Wacana Pilkada tak Langsung Jadi Ancaman untuk Demokrasi Lokal
12/2/2026 20:30
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
BRIN: Pilkada Lewat DPRD Berisiko Picu Politik Uang Lebih Mahal
12/2/2026 17:00
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Pilkada Langsung Dituding Biang Kerok Politik Uang, Wacana Kembali ke DPRD Menguat
10/2/2026 19:52
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.

LOAD MORE

Opini

Profesor yang bukan Dosen
24/2/2026 05:10
Empat Tahun Perang Ukraina: Risiko dari Perdamaian Transaksional yang Dipaksakan?
24/2/2026 05:05
Mengawal Proses Seleksi Hakim Konstitusi dari Jalur Mahkamah Agung
24/2/2026 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

Menenun Masa Depan di antara Tarif dan Modal Global
23/2/2026 05:00
Refungsionalisasi Kawasan Hutan sebagai Momentum Transisi Agroindustri 7.0
16/2/2026 05:05
Kompromi Bersyarat Prabowo-Ormas Islam
09/2/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved