Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman melantik 130 anggota KPU kabupaten/kota di enam provinsi. Mereka akan mengemban tugas hingga 2023.
"Saya, Ketua KPU RI, telah melantik saudara sebagai anggota KPU kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Gorontalo, dan Bengkulu," ucap Arief di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Minggu (24/6).
Ia berpesan agar anggota KPU daerah melaksanakan amanah sebaik-baiknya. Tugas berat anggota dimulai kaena ada dua hal yang harus diperhatikan.
"Apakah Anda bisa memberi kontribusi positif, atau justru memberikan hal buruk dan menjadi bagian dari kerusakan bangsa," tegas Arief.
Ia juga meminta anggota memprioritaskan kerja sama tim. Kebijakan KPU tak bisa diwujudkan tanpa anggota lengkap.
"Kalau jumlahnya tiga lalu yang satu ngambek, enggak mau kerja, yang dua ini enggak ada maknanya. Maka harus saling menjaga," jelas Arief.
Arief juga mengingatkan anggita KPU daerah harus berada di tengah-tengah kubu. Jangan berat ke kanan atau kiri, sebab posisi KPU rawan diserang.
"Maka yang harus Anda kerjakan adalah tegak lurus sesuau UU yang berlaku. Yang menyelamatkan anda adalah integritas, tahu mana yang benar mana yang salah," ujar Arief. (Medcom/OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved