Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman melantik 130 anggota KPU kabupaten/kota di enam provinsi. Mereka akan mengemban tugas hingga 2023.
"Saya, Ketua KPU RI, telah melantik saudara sebagai anggota KPU kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Gorontalo, dan Bengkulu," ucap Arief di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Minggu (24/6).
Ia berpesan agar anggota KPU daerah melaksanakan amanah sebaik-baiknya. Tugas berat anggota dimulai kaena ada dua hal yang harus diperhatikan.
"Apakah Anda bisa memberi kontribusi positif, atau justru memberikan hal buruk dan menjadi bagian dari kerusakan bangsa," tegas Arief.
Ia juga meminta anggota memprioritaskan kerja sama tim. Kebijakan KPU tak bisa diwujudkan tanpa anggota lengkap.
"Kalau jumlahnya tiga lalu yang satu ngambek, enggak mau kerja, yang dua ini enggak ada maknanya. Maka harus saling menjaga," jelas Arief.
Arief juga mengingatkan anggita KPU daerah harus berada di tengah-tengah kubu. Jangan berat ke kanan atau kiri, sebab posisi KPU rawan diserang.
"Maka yang harus Anda kerjakan adalah tegak lurus sesuau UU yang berlaku. Yang menyelamatkan anda adalah integritas, tahu mana yang benar mana yang salah," ujar Arief. (Medcom/OL-3)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved