Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Provinsi Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman Djohan meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di tiga pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Babel untuk netral.
"Saya minta ASN di Pangkalpinang, Bangka dan Belitung netral tidak memihak salah satu paslon di Pilkada (27/6) nanti," pinta Erzaldi, Sabtu (23/6).
Jika terbukti ada ASN-nya yang tidak netral dalam Pilkada, kata dia, tentunya akan ada sanksi berat sesuai aturan yang berlaku.
"Coba saja kalau berani, jika sampai ketahui, jelas sanksinya berat," tegasnya.
"Jangan karena saya Ketua Partai, ASN saya bela paslon dan Partai saya, itu tidak perlu, tunjukan ASN Babel ini mampu bersikap netral," pesan Erzaldi.
Sebab menurutnya, Panitia Pengawas Pemilu (Pawaslu) akan terus melakukan pemantauan terhadap ASN yang tidak netral.
"Saya yakin Panwaslu tidak tinggal diam masalah kenetralan ASN ini," terangnya.
Sementara, Ketua Panwaslu Pangkalpinang Ida Kumala mengatakan pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap ASN, untuk mengantisifasi adanya ASN yang terlibat mendukung paslon tertentu.
"Di masa tenang ini, kita akan awasi ASN, agar mereka tetap Netral," kata Ida.
Di sisi lain Ida menambahkan, hari ini, seluruh APK paslon yang ada di Pangkalpinang akan dibersihkan karena sudah masuk masa tenang. (OL-3)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved