Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Provinsi Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman Djohan meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di tiga pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Babel untuk netral.
"Saya minta ASN di Pangkalpinang, Bangka dan Belitung netral tidak memihak salah satu paslon di Pilkada (27/6) nanti," pinta Erzaldi, Sabtu (23/6).
Jika terbukti ada ASN-nya yang tidak netral dalam Pilkada, kata dia, tentunya akan ada sanksi berat sesuai aturan yang berlaku.
"Coba saja kalau berani, jika sampai ketahui, jelas sanksinya berat," tegasnya.
"Jangan karena saya Ketua Partai, ASN saya bela paslon dan Partai saya, itu tidak perlu, tunjukan ASN Babel ini mampu bersikap netral," pesan Erzaldi.
Sebab menurutnya, Panitia Pengawas Pemilu (Pawaslu) akan terus melakukan pemantauan terhadap ASN yang tidak netral.
"Saya yakin Panwaslu tidak tinggal diam masalah kenetralan ASN ini," terangnya.
Sementara, Ketua Panwaslu Pangkalpinang Ida Kumala mengatakan pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap ASN, untuk mengantisifasi adanya ASN yang terlibat mendukung paslon tertentu.
"Di masa tenang ini, kita akan awasi ASN, agar mereka tetap Netral," kata Ida.
Di sisi lain Ida menambahkan, hari ini, seluruh APK paslon yang ada di Pangkalpinang akan dibersihkan karena sudah masuk masa tenang. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved