Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) hingga saat ini menunggu keputusan Presiden RI Joko Widodo terkait kepastian pelaksanaan pemungutan suara yang rencananya akan diliburkan secara nasional pada 27 Juni 2018 mendatang.
"Ah kalau itu dikonfirmasi ke presiden. Tapi praktek yang kita lakukan kemarin libur dibikin nasional supaya tidak terjadi mobilisasi antar daerah itu. Kan banyak, sini pilkada, sini tidak. Jadi kalau pilkada sebelumnya diambil kebijakan diliburkan secara nasional," kata Ketua KPU RI, Arief Budiman di Jakarta, Sabtu (23/6).
Ia menambahkan, biasanya di tempat wilayah yang sedang melaksanakan pemungutan suara akan libur karena hal tersebut sudah diatur oleh undang-undang.
"Bukan belum jelas. Itu tinggal tunggu saatnya untuk dikeluarkan saja. Tapi kalau apa yang harus diputuskan sudah ada tinggal administrasi saja. Kalau pemungutan suara pasti libur karena itu perintah UU," pungkasnya. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved