NEWSTICKER

Pelunasan Biaya Haji Reguler 1447 H Diperpanjang

Pelunasan Biaya Haji Reguler 8 Provinsi masih di Bawah 100%

Ini Sebab Petugas Haji 2026 Dilatih Semi-Militer!

Istitha’ah Kesehatan bukan Menghalangi Jemaah Haji

Ini Alasan Menteri Haji Gus Irfan Manasik Digelar 5 Kali

Pemungutan Suara 27 Juni, Perintah UU Harus Libur Nasional

Astri Novaria

23/6/2018 22:00

Pemungutan Suara 27 Juni, Perintah UU Harus Libur Nasional — (ANTARA)

KOMISI Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) hingga saat ini menunggu keputusan Presiden RI Joko Widodo terkait kepastian pelaksanaan pemungutan suara yang rencananya akan diliburkan secara nasional pada 27 Juni 2018 mendatang.

"Ah kalau itu dikonfirmasi ke presiden. Tapi praktek yang kita lakukan kemarin libur dibikin nasional supaya tidak terjadi mobilisasi antar daerah itu. Kan banyak, sini pilkada, sini tidak. Jadi kalau pilkada sebelumnya diambil kebijakan diliburkan secara nasional," kata Ketua KPU RI, Arief Budiman di Jakarta, Sabtu (23/6).

Ia menambahkan, biasanya di tempat wilayah yang sedang melaksanakan pemungutan suara akan libur karena hal tersebut sudah diatur oleh undang-undang.

"Bukan belum jelas. Itu tinggal tunggu saatnya untuk dikeluarkan saja. Tapi kalau apa yang harus diputuskan sudah ada tinggal administrasi saja. Kalau pemungutan suara pasti libur karena itu perintah UU," pungkasnya. (OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Anata

Berita Lainnya

Korupsi Kepala Daerah: Biaya Politik Mahal dan Tata Kelola Rapuh Jadi Akar Masalah
21/1/2026 19:20
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Peluang Kemunculan Partai Baru Dinilai Sangat Tipis
20/1/2026 18:50
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Komisi II DPR RI Mulai Bahas Revisi UU Pemilu, Serap Masukan Para Pakar
20/1/2026 16:37
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Pilkada tak Langsung Tekan Politik Masih Perlu Didukung Data Ilmiah
19/1/2026 17:53
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
DPR dan Pemerintah Sepakat tak Masukkan UU Pilkada dalam Prolegnas 2026
19/1/2026 17:08
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
Dasco tak Yakin dengan Keamanan E-voting untuk Pilkada
19/1/2026 17:00
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.

LOAD MORE

Opini

Trump dan Dunia di Tepi Jurang
22/1/2026 20:38
Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah
22/1/2026 05:15
Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi
22/1/2026 05:10

LOAD MORE

Kolom Pakar

Program Hospital Base: Nama Baru, Isi Lama
19/1/2026 05:00
Pilkada, Langsung Vs Perwakilan
12/1/2026 05:00
Izin, Bencana, dan Konflik Sosial di 2026
05/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved