Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Demokrat yang juga mantan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membeberkan kondisi ketidaknetralan pemerintahan dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak 2018. Terkait pernyataan kerasnya itu, SBY pun menyatakan siap menerima resikonya.
"Biarlah saya SBY, warga negara biasa, penduduk Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang bicara. Dan kalau pernyataan saya ini membuat BIN tidak nyaman, ingin menciduk saya, silahkan," kata dia dalam jumpa pers khusus di sela kampanye akbar terakhir pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat, Dedi Mizwar dan Dedi Mulyadi, di Hotel Santika, Botani Square, Kota Bogor, Sabtu (23/6).
SBY menyebut Badan Intelejen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri tidak dalam posisi netral. Dia menglaim apa yang disampaikannya bukanlah tuduhan belaka.
"Yang kami sampaikan itu bukan isapan jempol. Apalagi duhli, tuduh liar. Yang saya sampaikan ini cerita dari oknum BIN, TNI dan Polri nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoax. Sekali lagi, ini oknum," ungkapnya.
Informasi mengenai ketidaknetralan BIN TNI dan Polri itu, menurut SBY, berdasarkan laporan yang diterimanya. Dia menyebutkan, persoalan itu juga sudah disampaikannya di Madiun pada 18 Juni lalu.
"Pernyataan ini yang saya sampaikan di Madiun ini juga sekaligus mengingatkan agar aperat BIN, Polri dan TNI netral. Saya diserang oleh parpol tertentu. Katanya SBY panik. SBY tidak panik. Biasanya orang yang panik itu cenderung curang. Insya Allah kami tidak curang," ungkapnya.
Dia mengatakan alasannya mengungkapkan hal itu ialah karena jika kecurangan ketidaknetralan dari elemen BIN, Polri dan TNI ini masih berlanjut, ia khawatir akan menimbulkan perlawanan rakyat.
"Apalagi terstruktur, sistematis dan masif di mana-mana, serta ada garis kebijakan dari atas.. Untuk itu, kita harus cegah. Kita ingin dan harus pilkada serentak ini berlangsung aman, damai dan demokratis," pungkasnya. (OL-5)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved