Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Demokrat yang juga mantan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membeberkan kondisi ketidaknetralan pemerintahan dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak 2018. Terkait pernyataan kerasnya itu, SBY pun menyatakan siap menerima resikonya.
"Biarlah saya SBY, warga negara biasa, penduduk Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang bicara. Dan kalau pernyataan saya ini membuat BIN tidak nyaman, ingin menciduk saya, silahkan," kata dia dalam jumpa pers khusus di sela kampanye akbar terakhir pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat, Dedi Mizwar dan Dedi Mulyadi, di Hotel Santika, Botani Square, Kota Bogor, Sabtu (23/6).
SBY menyebut Badan Intelejen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri tidak dalam posisi netral. Dia menglaim apa yang disampaikannya bukanlah tuduhan belaka.
"Yang kami sampaikan itu bukan isapan jempol. Apalagi duhli, tuduh liar. Yang saya sampaikan ini cerita dari oknum BIN, TNI dan Polri nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoax. Sekali lagi, ini oknum," ungkapnya.
Informasi mengenai ketidaknetralan BIN TNI dan Polri itu, menurut SBY, berdasarkan laporan yang diterimanya. Dia menyebutkan, persoalan itu juga sudah disampaikannya di Madiun pada 18 Juni lalu.
"Pernyataan ini yang saya sampaikan di Madiun ini juga sekaligus mengingatkan agar aperat BIN, Polri dan TNI netral. Saya diserang oleh parpol tertentu. Katanya SBY panik. SBY tidak panik. Biasanya orang yang panik itu cenderung curang. Insya Allah kami tidak curang," ungkapnya.
Dia mengatakan alasannya mengungkapkan hal itu ialah karena jika kecurangan ketidaknetralan dari elemen BIN, Polri dan TNI ini masih berlanjut, ia khawatir akan menimbulkan perlawanan rakyat.
"Apalagi terstruktur, sistematis dan masif di mana-mana, serta ada garis kebijakan dari atas.. Untuk itu, kita harus cegah. Kita ingin dan harus pilkada serentak ini berlangsung aman, damai dan demokratis," pungkasnya. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved