Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Gubernur Sumatra Utara Djarot Saiful Hidayat mengatakan kemenangannya di Sumatra Utara merupakan langkah awal untuk kembali membawa Presiden Joko Widodo menjadi RI 1 periode 2019-2024. Dia menyebut Jokowi layak melanjutkan periode kepemimpinan karena programnya selama ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.
"Tunjukkan terlebih dahulu tanggal 27 Juni, sebagai awal perjuangan 2019 kita akan menangkan Pak Joko Widodo. Supaya Apa? Supaya pembangunan di Sumut lebih dipercepat. Maka Pak Jokowi harus diberikan kesempatan lagi," tegasnya kepada ribuan massa yang menghadiri kampanye akbar Djoss di Stadion Baharoeddin Siregar Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sabtu (23/6).
Kampanye pasangan Djarot-Sihar Sitorus itu dihadiri pula oleh ketua umum partai pengusung, yakni M Rommahurmuziy selaku Ketua Umum PPP dan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. Kampanye berlangsung meriah dan sempat diwarnai guyuran hujan.
Dalam sambutannya, Rommahurmuziy mengatakan kombinasi Djarot-Sihar adalah kombinasi yang seimbang yang dibutuhkan Sumut. Djarot merupakan pemimpin yang mendengarkan dan sudah teruji. Sihar ialah ahli keuangan yang diharapkan bisa menata APBD Sumatra Utara.
"Mantabkan hati kita. Bagi yang beragama Islam niatkan bismillah. Jangan kemudian kita tidak meniatkan bismillah karena kita yang akan kita pilih adalah pemimpin kita. Pemimpin yang kita anggap memiliki kemampuan," lanjutnya.
Hati-hati
Megawati dalam orasinya meminta warga Sumatra Utara hati-hati dalam memilih pemimpin. Ia kemudian memberikan saran kepada calon pemilih yang masih belum menetapkan hati.
"Jadi saya ingin membantu bagaimana caranya memilih orang. Apakah pemimpin itu kepada rakyatnya boleh berkata keras? Apakah orang itu kalau mau jadi pemimpin boleh menabok rakyatnya?"
"Tidak!!!" balas massa.
"Kalian sendiri yang mengatakan tidak. Artinya kalau (ada calon pemimpin) melakukan itu jangan dipilih. Karena lima menit nantinya tanggal 27 Juni, kalian akan menetapkan hak pilih kalian maka penyesalannya lima tahun," tegas Mega. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved