Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
JELANG lima hari menuju Pilkada 2018, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menilai kondisi di daerah tidak rawan seperti yang disebutkan banyak pihak. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pernah merilis indeks kerawanan daerah yang menggelar pilkada.
"Harapan kita semua pilkada tidak rawan seperti yang disebutkan. Toh sampai hari ini, dan pemilihan tinggal beberapa hari ini semua masih dan pasti aman," tegas Kalla saat berada di Makassar, Sabtu (23/6).
Kalla pun mengatakan tidak perlu khawatir atas kondisi selama pilkada berlangsung. "Kalau pun ada bunga-bunganya, alhamdulillah semua terkendali. Tidak perlu khawatir, pascapilkada pasti semua aman. Semua bisa terkendali," tegas Kalla.
Terkait netralitas Polri selama pilkada, ia menegaskan semua warga negara termasuk aparat negara, tidak hanya polri, harus lah netral. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved