DPR: Siapkan Langkah Antisipasi Bagi Pemilih yang Belum Bisa Buat KTP-E

KETUA DPR RI Bambang Soesatyo meminta Komisi II DPR untuk mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mengirimkan blanko KTP-E ke daerah yang kehabisan stok, mengingat itu merupakan syarat bagi pemilih dalam pilkada nanti. Jika blanko belum ada, harus ada langkah antisipasi yang disiapkan.

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Bamsoet itu dalam menyikapi habisnya stok blangko KTP-E di beberapa daerah seperti di Kabupaten Brebes dan Kota Tasikmalaya.

"Agar mempercepat proses perekaman data kependudukan masyarakat, mengingat KTP-E menjadi salah satu syarat dalam pemilihan suara pada Pilkada Serentak yang segera akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018," ujarnya di Jakarta, Jumat (22/6).

Kemendagri juga diminta memastikan fasilitas perekaman data kependudukan lainnya seperti alat perekam dan tinta untuk cetak KTP-E tersedia dan dapat berfungsi dengan baik di setiap daerah di Indonesia.

Pihaknya juga mendorong Kemendagri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di setiap daerah, serta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk membuat terobosan dan solusi berupa surat keterangan kependudukan sebagai langkah antisipasi.

"Jika sampai waktu Pilkada Serentak 2018, blanko e-KTP belum tersedia, harus ada antisipasi lain agar rakyat dapat memilih untuk melaksanakan hak politiknya."

Dia pun mengatakan KPU dan KPUD) perlu melakukan sosialisasi kepada Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi-saksi yang telah didaftarkan, agar masyarakat yang memiliki surat keterangan kependudukan dari tetap diperbolehkan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS). (OL-5)