Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
SURVEI Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memprediksi pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum memenangkan pilkada.
"Pasangan M Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum mendapat dukungan terbesar yakni 43,1%," ujar Direktur SMRC Sirojuddin Abbas di Jakarta (22/6), saat menyajikan hasil penelitian SMRC tentang elektabilitas para kandidat gubernur di tiga provinsi di Pulau Jawa.
Di antara ketiga tokoh tersebut, peluang Ganjar paling besar. Menurut survei SMRC, di Jawa Tengah, pasangan Ganjar-Taj Yasin unggul telak. Mereka didukung 70,1 persen warga; sementara pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah hanya didukung 22.6 persen warga.
Dibandingkan keunggulan pasangan Ganjar-Taj Yasin di Pilkada Jawa Tengah, keunggulan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum relatif lebih tipis dari pasnagan calon lainnya. RK-Uu hanya selisih 9% dari pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi yang meraih 34,1%. Sedangkan elektabilitas pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu 7,9%, disusul pasangan TB Hasanuddin-Anton Charliyan 6,5%.
"Dukungan terhadap Deddy Mizwar menunjukkan kenaikan antara Maret ke Mei 2018 sebesar 3-4% sementara dukungan terhadap Ridwan menunjukkan penurunan kecil atau stabil."
Sementara responden yang menyatakan belum tahu memilih siapa atau rahasia mencapai 8,5%. Survei juga menunjukkan sekitar 30% warga menyatakan masih mungkin mengubah pilihan pada hari H alias swing voters.
Survei tersebut dilakukan pada 22 Mei -1 Juni 2018 dengan jumlah sampel sebanyak 820 orang yang dipilih dengan metode multistage random sampling. Toleransi kesalahan (margin of error) survei diperkirakan 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%. (http://www.saifulmujani.com/OL-5)

Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved