Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
SESTAMA Lemhanas Komjen Mochamad Iriawan resmi menjadi penjabat (Pj) gubernur Jawa Barat. Mabes Polri meminta hal tersebut tak dijadikan polemik.
"Pak Mendagri (Tjahjo Kumolo) sendiri mengatakan sudah sesuai aturan yang berlaku. Saya rasa itu cukup. Kita tak usah berpolemik," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (21/6).
Setyo yakin pengangkatan Iriawan tak melanggar aturan. Ia juga menilai Iriawan tak perlu mundur dari anggota Polri lantaran jabatan Pj Gubernur Jawa Barat hanya bersifat sementara.
Lebih lanjut lagi, Setyo mengatakan, penugasan anggota Polri di luar institusi bukan barang baru. Selama ini banyak anggota Polri yang ditugaskan di institusi lain.
Meski begitu, Setyo yakin semua anggota Polri yang ditugaskan di luar institusi akan memegang teguh integritas dan netralitas, termasuk Iriawan.
"Saya yakin Pak Iriawan akan menjaga integritas pribadi beliau, menjaga netralitas dan menjalan tugas dengan baik," tandas dia.
Iriawan dilantik menjadi Pj Gubernur Jabar lantaran masa tugas Ahmad Heryawan berakhir. Sementara itu, gubernur baru sedang dalam masa proses pemilihan.
Empat pasang calon sedang berkampanye dalam Pemilihan Gubernur Jabar 2018. Pemungutan suara berlangsung pada 27 Juni 2018. (Medcom/OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved