Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
SESTAMA Lemhanas Komjen Mochamad Iriawan resmi menjadi penjabat (Pj) gubernur Jawa Barat. Mabes Polri meminta hal tersebut tak dijadikan polemik.
"Pak Mendagri (Tjahjo Kumolo) sendiri mengatakan sudah sesuai aturan yang berlaku. Saya rasa itu cukup. Kita tak usah berpolemik," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (21/6).
Setyo yakin pengangkatan Iriawan tak melanggar aturan. Ia juga menilai Iriawan tak perlu mundur dari anggota Polri lantaran jabatan Pj Gubernur Jawa Barat hanya bersifat sementara.
Lebih lanjut lagi, Setyo mengatakan, penugasan anggota Polri di luar institusi bukan barang baru. Selama ini banyak anggota Polri yang ditugaskan di institusi lain.
Meski begitu, Setyo yakin semua anggota Polri yang ditugaskan di luar institusi akan memegang teguh integritas dan netralitas, termasuk Iriawan.
"Saya yakin Pak Iriawan akan menjaga integritas pribadi beliau, menjaga netralitas dan menjalan tugas dengan baik," tandas dia.
Iriawan dilantik menjadi Pj Gubernur Jabar lantaran masa tugas Ahmad Heryawan berakhir. Sementara itu, gubernur baru sedang dalam masa proses pemilihan.
Empat pasang calon sedang berkampanye dalam Pemilihan Gubernur Jabar 2018. Pemungutan suara berlangsung pada 27 Juni 2018. (Medcom/OL-3)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved