Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait polemik pelantikan Komjen M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat pada Senin (18/6) kemarin. Ia menyampaikan bahwa pengangkatan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional itu sudah sesuai prosedur.
"Ya Mendagri tentu saja sudah melalui tahapan-tahapan pengkajian, juga pemikiran-pemikiran serta pertimbangan-pertimbangan," kata Jokowi saat ditanya wartawan usai meninjau pembangunan Runway 3 dan arus balik di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (21/6).
Adapun penjelasan lebih detail, ia meminta kepada awak media untuk menanyakannya lebih lanjut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
"Saya kira lebih detail silakan tanya ke Mendagri ya," ucapnya.
Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pelantikan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat sudah sesuai aturan yang berlaku. Politikus PDI Perjuangan itu pun mengaku siap menghadapi DPR mengenai wacana hak angket DPR terkait Pj Gubernur Jabar. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved