Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan persiapan pemungutan suara dan penghitungan suara pada Pilkada tahun ini secara umum sudah berjalan baik. Namun demikian, ia mencatat masih ada daerah yang bersengketa yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara pemilihan.
"Sejauh ini kondisi persiapan pemungutan dan penghitungan suara berjalan relatif tertib dan baik. Meski ada beberapa daerah yang mengalami kendala karena sengketa pencalonan yang berkepanjangan seperti di Paniai dan Mimika," kata Titi ketika dihubungi Rabu (20/6).
Selain soal sengketa, penyelenggara diimbau untuk tetap fokus pada jaminan pemenuhan hak pilih bagi penduduk di daerah yang menyeleggarakan Pilkada. Sebab, ia menilai hingga kini persoalan identitas penduduk masih belum tuntas.
"Juga permasalahan perlindungan hak pilih warga negara terkait perekaman KTP Elektronik yang masih belum sepenuhnya tuntas," ujarnya.
Ia juga meminta penyelenggara memperhatikan pendistribusian logistik agar tidak ada masalah terkait pemungutan suara dan perhitungan suara.
"Distribusi juga sedang berjalan saat ini yang memerlukan kecermatan dan profesionalisme kerja penyelanggara agar bisa berjalan dengan baik dan dapat menghindari kesalahan distribusi atau kekurangan ketersediaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada hari H pilkada juga ketika proses rekapitulasi suara berlangsung," tegasnya. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved