Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA survei Indo Barometer juga mengeluarkan hasil survei terbaru mereka tentang dinamika menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Selatan. Dalam survei itu, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman unggul dari seluruh kandidat yang akan ikut pada Pilkada serentak 27 Juni mendatang.
Direktur Indo Barometer Muhammad Qodari menyebutkan, pasangan Nudin dan Andi memperoleh elektabilitas tertinggi yang mencapai 31,8% berdasarkan hasil survei yang diambil dari responden berjumlah 800 orang dan dilakukan di 24 kabupaten/kota yang ada di provinsi itu.
Sedangkan pasangan lainnnya yakni Ichsan Yasin Limpo dan Andi Mudzakkar 20,4%, Nurdin Halid dan Aziz Qahhar Mudzakkar 18,0%, serta Agus Arifin Nu’mang dan Tanribali Lamo hanya 7,1%.
“Untuk di Sulsel ini perolehannya pasangan Nurdin dan Andi cukup jauh dari pasangan lainnya. Kalau pun Pilkada dilakukan hari ini pasangan itu bisa menang,” ungkap Qodari saat menyampaikan hasil surveinya kepada sejumlah jurnalis di FX Sudirman, Senayan, Jakarta, Rabu (20/6).
Menurutnya, dari hasil survei yang dilakukan pada 5 hingga 10 Juni itu terdapat 22,7 persen responden yang tidak memilih atau tidak mengisi kuesioner. “Jumlahnya cukup banyak juga. Namun ini baru sebatas survei seaktu-waktu bisa saja berubah,” ujar Qodari.
Indo Barometer melakukan survei terhadap masyarakat yang telah memiliki hak pilih dengan tingkat kepercayaan mencapai 95%. Adapun margin of error saat survei, tambah Qodari, ditemukan sebesar 3,46% dengan metode penarikan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling.
“Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka bersama responden menggunakan kuesioner,” tandasnya. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved