Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISARIS (Komjen) M Iriawan meminta masyarakat tidak perlu ragu terkait penunjukan dirinya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Presiden RI.
Iriawan memastikan bahwa dia akan menjalankan tugas-tugas gubernur sebaik mungkin, khususnya terkait isu netralitas dalam pilkada. Saya tidak ingin mencoreng nama baik sendiri hanya karena persoalan (netral) tersebut.
"Masyarakat jangan ragu atas penunjukan saya sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, saya pastikan, saya akan netral," kata Iriawan dalam siaran pers Biro Humas Setda Jawa Barat, Rabu (20/6).
Justru, kata Iriawan, salah satu tugasnya sebagai penjabat gubernur adalah mengawasi aparatur sipil negara (ASN) supaya netral.
"Kalau tidak netral, itu risiko berat buat saya, karena nama (reputasi) itu luar biasa, tidak bisa dibeli dengan apa-apa, karier juga demikian. Kami ingin punya nama baik sebagai penjabat gubernur, dan keluarga besar saya tinggal di Bandung, Jawa Barat, tentu akan mencoreng kalau saya tidak netral," kata dia.
Ia mengatakan dalam menghadapi pilkada serentak 2018 dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan pengawalan agar pilkada sukses sesuai harapan masyarakat.
Ia mengatakan telah berkoordinasi dengan Pangdam III/Siliwangi, juga dengan Kapolda Jawa Barat terkait pengamanan.
"Kami sudah diskusi, Insya Allah untuk pilkada ini kami bisa mengawal dengan aman, sukses, lancar dan terkendali sesuai harapan masyarakat," ujarnya.
Iriawan menyebutkan sebagai penjabat gubernur dirinya memang menjadi sentral dalam pelaksanaan pilkada. Akan tetapi, dirinya sadar tak bisa berjalan sendiri.
"Ada tupoksi, ada Polri/TNI di pengamanan, ada KPU, ada Bawaslu, kemudian ada tokoh-tokoh dan lain sebagainya, di sini kami akan terus bersinergi agar bisa mengabulkan harapan masyarakat Jawa Barat," katanya.
Iriawan juga berterima kasih kepada Gubernur 2013-2018 Ahmad Heryawan (Aher) karena telah mempersiapkan segala hal terkait pilkada sebaik mungkin.
"Kami tinggal meneruskan, apa-apa yang kurang kami tambahkan," katanya.
Selain itu, lanjut Iriawan, ada Asian Games 2018 dan setelah tanggal 27 Juni 2018, atau usai mengawal hingga proses pencoblosan, dirinya akan mengecek venue di Jawa Barat.
Ia ingin Jawa Barat menyiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk pesta olah raga Asia tersebut. (Ant/OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved