Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT Gubernur Jawa Barat Komjen M Iriawan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat dan KPU kabupaten/kota menjamin hak pemilih pada Pilkada 27 Juni 2018.
"Saat ini Jawa Barat sudah memasuki masa akhir kampanye. Artinya waktu pencoblosan, pemungutan, penghitungan, rekapitulasi, hingga penetapan akan segera tiba. Jamin hak pemilih, pastikan betul kelancaran dan keamanannya," kata M Iriawan dalam siaran persnya, di Bandung, Rabu (20/6).
Sebagai Penjabat Gubernur, dia ingin pilkada di Jawa Barat sukses dan pilkada harus dimulai dan selesai dengan baik, dan aparat harus menjunjung tinggi netralitas.
"Saya harus netral karena saya pelaksana pilkada, TNI/Polri, KPU, dan semua pihak terkait, semuanya pelaksana Pilkada, harus profesional," katanya.
Dalam Pilkada serentak 2018, kata dia, ada sejumlah indikator keberhasilan yang harus dicapai dan pilkada bisa dikatakan sukses, ditandai dengan tingginya angka partisipasi masyarakat.
"Sebaliknya, jika masih banyak masyarakat golput, berarti belum berhasil," katanya.
Kemudian, segala prosesnya harus berjalan lancar yakni mulai dari logistik, pendistribusian berbagai macam peralatan pilkada, pemungutan suara, rekapitulasi, sampai tahap penetapan hasil perolehan suara harus bisa dipastikan kelancarannya.
Terkait kelancaran yang ia harapkan, Iriawan berpesan kepada para Ketua KPU kabupaten/ kota untuk bisa berkoordinasi dengan kepolisian di daerahnya, baik di tingkat Polres maupun Polsek.
"Kalau ada yang susah diajak koordinasi, lapor ke Ketua KPU Provinsi atau ke Penjabat Gubernur," ujarnya.
Menurut dia, pilkada adalah pertarungan politis untuk Jawa Barat maka pertarungan tersebut harus dipersiapkan sematang mungkin agar hasil yang didapat bisa adil atau sesuai harapan masyarakat.
Dia juga menekankan agar para pihak yang bertugas menyukseskan pilkada, bekerja secara profesional karena sukses tidaknya pilkada akan mempertaruhkan kepercayaan dari masyarakat.
"Jangan sampai sudah capek, sudah tidak liburan, kalau ada apa-apa kan malah dicurigai. Maka dari sekarang kalau ada apa-apa, hubungi ketua KPU, atau hubungi saya langsung," kata Iwan.
Terkait Debat Publik Ketiga Pilgub Jawa Barat 2018 yang akan berlangsung di Sudirman Grand Ballroom, Jl. Jendral Sudirman No.620 Bandung pada Jumat (22/6) mendatang, dia menyatakan dirinya akan hadir untuk memberikan semangat dan sambutan kepada para pasangan calon.
"Sebelum debat dimulai, tolong para paslon disatukan dulu persepsinya. Jangan sampai ada hal di luar substansi pembangunan Jawa Barat, yang justru malah memicu hal yang tidak kita inginkan," katanya.
"Nanti ada orang yang bisa bicara, tolong berikan pengarahan kepada para paslon," ujarnya. (Ant/OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved