Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) I Jawa Tengah (Jateng) menegaskan tidak akan berpaling atau 'mbalelo' dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jateng 2018. DPD I dan seluruh DPD siap untuk memenangkan Ganjar Pranowo-Taj Yasin dalam Pilkada Jateng.
Ketua DPD I Golkar Jateng Wisnu Suhardono menegaskan tidak akan ada DPD II di tingkat kabupaten/kota di Jateng yang bakal berpaling. Mereka siap untuk memenangkan pasangan Ganjar-Yasin dalam Pilkkada Jateng.
"Karena kami harus konsisten untuk melaksanakan perintah DPP. Pemenangan Pilgub Jateng adalah tugas yang diberikan oleh DPP. Jadi, saya jamin tidak akan ada yang 'mbalelo'," tegas Wisnu pada Senin (18/6) malam.
Menurutnya, suara Partai Golkar di Jateng mencapai 13% dari sekitar 29 juta, sehingga diperkirakan ada suara 3,7 juta.
"Kami berusaha sepenuhnya untuk menyumbang suarata penuh Partai Golkar di Jateng. DPD I Golkar Jateng juga telah mengumpulkan DPDD-DPD tingkat kabupaten untuk berkonsolidasi. DPD II yang akann menggerakkan di tingkat kecamatan sampai bawah," ujarnya.
Wisnu mengungkapkan meski hanya sebagai partai pendukung, karena terlambat dalam untuk menjadi partai pengusung, tetapi Golkar tidak merasa ditinggal oleh PDIP maupun Nasdem sebagai parrtai pengusung.
"Kami sudah komitmen untuk melaksanakan tugas DPP Partai Golkar untuk kemenangan Ganjar-Yasin," tegasnya. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved