Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
POLDA Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengerahkan satu kompi pasukan Brimob ke Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) untuk membantu pengamanan Pilakda 2018 di daerah itu.
"Kita sudah perkuat pengamanan di Sumba Barat Daya sejak terjadi kasus pengrusakan baliho 2-3 bulan lalu," kata Kapolda NTT Irjen Raja Erizman kepada wartawan, Sabtu (16/6).
Selain SBD, Pilkada Kabupaten Rote Ndao juga mendapat pengamanan ketat setelah beberapa peristiwa yang terjadi jelang pilkada. Terakhir, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 8 Juni 2018 yang memberhentikan ketua KPU dan ketua panwas dari jabatan mereka terkait kasus pelanggaran kode etik.
Pengamanan bertujuan mencegah kasus-kasus seperti penurunan baliho pasangan calon kepala daerah terulang. "Kita lakukan tindakan preventif. Pasukan melakukan upaya-upaya humanis sehingga tidak sampai meresahkan masyarakat," katanya.
Menurutnya pengamanan di kabupaten lainnya yang menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur juga diberi perhatian. "Tetapi ada kabupaten yang kita titik-beratakan," tambahnya.
Sementara itu situasi keamanan di NTT menurut Kapolda cukup kondusif. Dia berharap peran seluruh elemen masyarakat menciptakan suasana kondusif di wilayahnya masing-masing sehingga pelaksanaan pilkada berjalan aman dan lancar. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved