Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa pihaknya terus mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar pada 27 Juni mendatang. Menurutnya, persiapan pilkada di 171 daerah hingga saat ini sudah mencapai 90% lebih.
"Saya kira kesiapannya bisa lebih dari 90%. Rata-rata logistik itu sudah siap tinggal dimasukkan ke dalam masing-masing kotak dan didistribusikan. Kami yakin tidak ada masalah yang berarti," kata Pramono saat ditemui di ruangannya, di Gedung KPU, Jakarta, Senin (11/6).
Pada saat proses penyortiran, ia mengakui, ditemukan surat suara yang rusak di hampir semua wilayah yang menggelar pilkada. Surat suara yang rusak tersebut pun sudah dimusnahkan. Pihaknya juga sudah meminta masing-masing penyedia untuk mengirimkan kekurangannya. Jumlah surat suara yang rusak pun beragam mulai 300 hingga 2000 surat suara.
"Rata-rata semua hampir ada kerusakan surat suara itu. Itu suatu hal yang biasa. Prosedurnya yang rusak itu dipisahkan, dibuat berita acara lalu dimusnahkan bersama KPU, Bawaslu dan perwakilan masing-masing pasangan (calon kepala daerah). Itu standarnya. Nanti dilimpahkan lagi ke pabriknya," tuturnya.
Adapun untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau, KPU telah mengambil kebijakan agar pengiriman logistik di daerah tersebut didahulukan. "Sudah jadi kebijakan kita di daerah yang terpencil, lalu akses transportasinya susah, yang seperti itu harus didahulukan pengiriman logistiknya," katanya.
Secara terpisah, Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa terkait persiapan logistik pihaknya sudah mengecek ke daerah. Sementara terkait DPT, Bawaslu pun tengah melakukan pendampingan terhadap 400 penyandang disabilitas grahita di Panti yang berada di Kota Bekasi yang belum terdata sebagai pemilih.
"Jajaran pengawas pun sudah kami perintahkan untuk berbagi waktu dan tugas berkenaan dengan pengawasan di masa lebaran menjelang Pilkada," tambahnya. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved