Politik Dan Hukum

Hasto Kristiyanto Dituntut 7 Penjara, Ini Hal Memberatkan dan Meringankan

SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dituntut hukuman 7 tahun penjara.

Puan Minta Pemerintah Tindaklanjuti Gugatan Brasil Soal Kematian Juliana Marins

KETUA DPR RI Puan Maharani merespons wacana pemerintah Brasil yang melalui Kantor Pembela Umum Federal (DPU) membuka kemungkinan jalur hukum internasional terkait kematian Juliana Marins

Beraroma Intervensi Kekuasaan, Hasto Pede Lolos dari Vonis Hakim

SEKJEN PDIP Hasto Kristiyanto meyakini kasusnya diintervensi oleh kekuasaan.

Pengurangan Hukuman Setya Novanto Disebut Bertentangan dengan Semangat Antikorupsi

pengurangan masa tahanan atau vonis terpidana korupsi KTP-E, Setya Novanto disebut bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberantas  korupsi

Sikapi Putusan MK Soal Pemilu Terpisah, Apkasi Masih Serap Masukan dari Daerah

Memperpanjang masa jabatan kepala daerah adalah langkah paling realistis agar transisi ke sistem pemilu terpisah berjalan tanpa gejolak.

Pakar HTN Sebut Proses Legislasi UU TNI Cacat Prosedural dan Abaikan Prolegnas

Pelaksanaan program pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) harus didasarkan pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahunan. 

Puan Sebut Parpol akan Sampaikan Hasil Kajian Bersama Putusan MK Soal Pemilu Dipisah

Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.

Legislator PDIP Ramai-ramai Tolak Soal Pemutihan Sejarah, Puan: Hormati dan Hargai

Penulisan sejarah harus dilakukan secara jelas tanpa ditutup-tutupi bahkan dihilangkan. Termasuk, tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

Surya Paloh Sambut Hangat Pencipta Mars dan Himne NasDem

KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).

ICW: Jangan Ada Pihak yang Intervensi Proses Penyidikan Korupsi Pembangunan Jalan di Sumut

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.

MAKI Sebut Pengurangan Masa Tahanan Setnov Perburuk Muruah Hakim

MAKI menyayangkan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dan mengurangi hukuman mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP.

Respons PK Setnov, KPK Ungkit Sunat Hukuman dan Efek Jera

Putusan hakim tidak boleh diganggu gugat dalam sebuah persidangan. Namun, KPK menyoroti pemberian efek jera atas penyunatan hukuman untuk terpidana kasus korupsi pengadaan KTP-E itu.

Kejagung Tangkap Buron Kasus Narkoba Ryan Richie

Ryan sejatinya pernah ditahan pada Selasa, 24 Agustus 2021. Namun, saat itu buron itu terjangkit covid-19 dan harus dirawat.

Kejagung Berhasil Lelang Aset Doni Salmanan Rp3,5 Miliar

Objek lelang yang berhasil dilelang yaitu satu bidang tanah dan atau bangunan di Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Di Sela Kunjungan ke Arab Saudi, Presiden Prabowo Umroh

Sejumlah anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) turut mendampingi. Rombongan Prabowo juga mendapatkan pengawalan ketat dari aparat penegak hukum setempat.

Ini Penyebab Utama Jalan di Sumut Bolong-bolong

Menurut Budi, uang itu menjadi penyebab jalan di Sumut rusak. Sebab, dana pembangunan dipotong sehingga kualitas jalan harus dikurangi.

KPK Sebut Rp2,8 Miliar di Rumah Topan Obaja Penyebab Jalan Rusak di Sumut

KPK meyakini pengusutan kasus ini sangat didukung masyarakat. Sebab, penyebab jalan rusak di Sumut sudah ditahui, dan pihak terlibat kini diproses hukum.

KPK Pastikan Penanganan Kasus Suap Dana Hibah Berjalan Maju

Budi mengatakan, kasus itu berjalan maju meski Khofifah belum dipanggil. KPK terus memanggil saksi untuk mendalami berkas perkara para tersangka.

Gerindra Ungkap Sisi Positif dan Negatif dari Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

MK juga mengusulkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah diberi jarak waktu paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan. 

Peradi SAI Siap Tindak Advokat tak Beretika

Sistem organisasi advokat di Indonesia sudah multibar sehingga perlu mekanisme etik dan sanksi yang terkoordinasi.

Ironi Dasamuka

Jalinan Erat 75 Tahun Indonesia-Tiongkok

Arah Pendidikan Digital Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia