Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyatakan pelaksanaan pencoblosan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 tetap harus dilaksanakan meskipun sejumlah daerah dilanda bencana.
Di wilayah Kabupaten Bandung yang dikepung banjir, dia menegaskan pilkada tetap akan dilaksanakan dengan optimal.
"Saya sudah berkoordinasi dengan BPBD dan para kepala desa di wilayah terdampak banjir. Mereka akan berupaya tetap melaksanakan pilkada dengan maksimal," ujar Bey saat mengunjungi wilayah banjir di Kecamatan Dayeuhkolot dan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Senin (25/11).
Dia menambahkan persoalan yang dihadapi ialah lokasi pencoblosan dan distribusi logistik. Di lokasi pencoblosan yang dilanda banjir sulit surut, karena hujan masih terus datang.
"Ini harus diantisipasi. Pencoblosan tetap harus dilaksanakan. Hak suara warga tetap harus diwadahi sesuai aturan. Salah satu upaya, saya minta dilakukan TPS keliling," jelasnya.
Untuk itu, petugas KPPS dan instrumen lainnya harus lebih responsif dalam membaca situasi dan kondisi di lapangan "Jangan kaku. Ada Bawaslu, ada KPPS, bisa diputuskan bersama pengawas dari wakil-wakil calon kepala daerah," kata Bey.
"Yang penting, jalannya pilkada harus diawasi. Pelaksanaannya harus betul-betul transparan," tandasnya. (H-3)
Dia menjelaskan, hingga saat ini proses identifikasi terhadap korban meninggal masih dilakukan tim DVI Polda Jabar.
TPPAS Regional Legok Nangka dan TPST Bantar Gebang di Kota Bekasi bakal didorong menjadi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).
Selain mereka berdua, Dedi mengatakan para pakar yang akan diundang ketika dia menjabat untuk membantu Jawa Barat termasuk Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey.
Pemprov Jawa Barat (Jabar) menargetkan pelaksanaan cek kesehatan gratis atau Medical Check Up (MCU) bagi masyarakat yang akan dimulai 3 Februari 2025
Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 6,5 persen dan upah minimum sektoral Provinsi (UMSP) 7 persen, Rabu (11/12).
Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin mengatakan dampak cuaca ekstrem yang terjadi di Kabupaten Sukabumi sangat parah, merusak infrastruktur penunjang.
Penyediaan fasilitas MCK menjadi langkah inisiatif yang selaras dengan kebutuhan dalam membantu menjaga kesehatan masyarakat, memulihkan martabat.
Berdasarkan hasil kajian tim Kementerian PU bersama Universitas Syiah Kuala (USK) ditemukan adanya pergerakan air bawah tanah yang memicu ketidakstabilan lereng.
Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu lebih dari empat jam untuk memadamkan api.
BNPB mencatat telah terjadi 243 kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2026.
KOMISI VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap penanggulangan bencana
Ia menegaskan kondisi tersebut menuntut penguatan kesiapsiagaan dari berbagai sektor, terutama dalam menghadapi potensi dampak cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved