Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) hingga kini masih terus berupaya mencari investor untuk Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir
Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka yang terletak Kabupaten Bandung. Progres terbaru, Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin telah bertemu dengan dua perusahaan yakni PT Sumitomo dan PT Jabar Environmental Solutions (JES), Rabu (22/1).
Bey menyatakan, saat ini progres TPPAS Regional Legok Nangka masih dalam kajian Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dirinya tidak dapat melanjutkan penjajakan dengan para investor untuk mengelola TPPAS Legok Nangka karena masa kerjanya sebagai Penjabat Gubernur akan selesai pada 6 Februari 2025.
"Dengan ivestor masih terus berproses, saya titipkan ke Pak Gubernur terpilih Dedi Mulyadi. Beliau akan bertemu dengan Pak Bahlil (Menteri ESDM) supaya diakselerasi," ungkapnya.
Menurut Bey, saat ini kendala TPPAS Regional Legok Nangka masih berkutat pada persoalan perjanjian jual-beli listrik (PJBL) dengan PLN karena pasokan listrik diprediksi masih mengalami kelebihan pasokan hingga 2028.
"Mestinya masalah PJBL ini bukan menjadi masalah besar, mengingat rencana jangka panjang nasional adalah optimalisasi energi baru terbarukan (EBT). Jadi, sudah sesuai dengan kerangka besar tentang energi," ujar Bey.
Sementara itu, Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi memastikan masalah TPPAS Regional Legok Nangka akan menjadi prioritasnya, termasuk TPST Bantar Gebang di Kota Bekasi. Keduanya, bakal didorong menjadi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).
Selain dua program itu, Dedi juga akan membuat program trasportasi publik di wilayah Bandung Raya, yakni membuat KRL jadi commuterline.
"Tentu saya menyambut baik menyambut keinginan Pak Bey Machmudin dalam membangun transportasi publik. Bahkan, saya bakal menjadikan orang-orang
berpengalaman di bidang transportasi sebagai penasihatnya. Kita harus menggandeng orang-orang yang ahli," papar Dedi.
Gubernur dan Wakil Jabar terpilih Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan bakal dilantik pada 6 Februari 2025. Kepastian itu didapat setelah Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP menyepakati pelantikan kepala daerah terpilih dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Rabu (22/1).
"Saya bersyukur akhirnya ada kepastian jadwal pelantikan. Setelah sebelumnya sempat ditunda hingga Maret 2025. Saya berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Kemendagri dan komisi II DPR RI, serta KPU hingga Bawaslu yang menyepakati pelantikan tanggal 6 Februari 2025 untuk pemenang pilkada yang tidak ada sengketa," tutur Dedi. (AN/E-2)
Dia menjelaskan, hingga saat ini proses identifikasi terhadap korban meninggal masih dilakukan tim DVI Polda Jabar.
Selain mereka berdua, Dedi mengatakan para pakar yang akan diundang ketika dia menjabat untuk membantu Jawa Barat termasuk Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey.
Pemprov Jawa Barat (Jabar) menargetkan pelaksanaan cek kesehatan gratis atau Medical Check Up (MCU) bagi masyarakat yang akan dimulai 3 Februari 2025
Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 6,5 persen dan upah minimum sektoral Provinsi (UMSP) 7 persen, Rabu (11/12).
Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin mengatakan dampak cuaca ekstrem yang terjadi di Kabupaten Sukabumi sangat parah, merusak infrastruktur penunjang.
KONSORSIUM asal Jepang, Sumitomo Hitachi Zosen ditunjuk sebagai pemenang lelang untuk mengelola Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved