Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KPU Provinsi Riau menggelar Rapat Konsolidasi Daerah (Rakorda) dalam rangka persiapan Pemungutan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Hotel Grand Elit, Pekanbaru, tanggal 15 sampai 17 November 2024.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh 1.168 orang peserta yang terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta sekretaris PPK yang berasal dari 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau.
Rakorda ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh penyelenggara mulai dari tingkat provinsi, kabupaten hingga kecamatan dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Rabu, 27 November 2024 mendatang.
Ketua KPU Provinsi Riau Rusidi Rusdan mengatakan pentingnya koordinasi dan kerja sama yang solid antara seluruh jajaran penyelenggara untuk menyukseskan Pemilihan Serentak tahun 2024.
"Kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa Pilkada ini berjalan dengan aman, jujur, adil, dan transparan. Koordinasi yang baik antara KPU provinsi, kabupaten/kota, dan PPK serta jajaran sangat penting untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas," kata Rusidi, Minggu (17/11).
Ia mengingatkan agar seluruh peserta rakor memahami dan berkomitmen untuk menindaklanjuti materi yang diberikan dengan baik, serta melaksanakan tahapan sesuai peraturan dan pedoman teknis yang telah ditetapkan guna menjaga kelancaran, transparansi, dan integritas pemilihan.
Selama tiga hari, para peserta menerima materi dan pembekalan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara, Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih, Antisipasi Potensi Permasalahan Hukum Pilkada, Kebijakan dan Implementasi Pemutakhiran Data Pemilih dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) serta Tata Kelola Keuangan dan Administrasi Kedinasan.
Dalam kegiatan tersebut para peserta juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan mengajukan pertanyaan seputar kendala teknis yang mungkin dihadapi di lapangan, serta mendapatkan penjelasan langsung dari para narasumber yang terdiri dari Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Teknis Penyelenggaraan, Nahrawi, Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Nugroho Noto Susanto, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Abdul Rahman dan Divisi Hukum dan Pengawasan, Supriyanto serta Sekretaris KPU Provinsi Riau, Rudinal B.
Selain itu, KPU Provinsi Riau juga menghadirkan Kapolda Riau dan Danrem 031/Wirabima sebagai narasumber dalam paparan dan diskusi panel.
"KPU Provinsi Riau optimistis, dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang intensif antar penyelenggara, Pemilihan Serentak tahun 2024 di Riau akan berlangsung lancar dan menghasilkan pemilihan yang berkualitas," pungkasnya. (Z-9)
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
RUU “One Big Beautiful Bill” yang jadi andalan agenda domestik Donald Trump terancam gagal disahkan di DPR AS setelah ditentang sebagian anggota Partai Republik.
Menurut Hadar, KPU dari tingkat pusat bisa melakukan evaluasi secara internal mengenai PSU yang terjadi di 24 daerah.
Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada KPU, KPUD, Bawaslu, dan semua unsur yang telah berhasil melaksanakan pilkada serentak dengan baik dan aman.
PASANGAN Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mimika nomor urut 2 Maximus Tipagau - Peggi Patrisia Pattipi (MP3) menggelar konferensi pers tentang hasil perolehan suara sementara Pilkada
BESARNYA biaya Pilkada dinilai bukan semata-mata persoalan sistem pemilihan langsung, melainkan dipicu oleh gaya hidup mewah penyelenggara pemilu.
Pelaksanaan kontrak pesawat jet, KPU RI mampu melakukan efisiensi pembayaran. Sebab, nilai kontrak awal pengadaan itu sebesar Rp65 miliar.
Jika Bawaslu dan KPU memiliki usulan program baru, harus segera diajukan sebelum 24 April 2025.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Taufan Pawe menilai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) menandakan penyelenggara tidak profesional
Suhartoyo juga mendiskualifikasi Anggit Kurniawan sebagai calon wakil bupati Pasaman dalam Pilkada Kabupaten Pasaman.
Arya Fernandes mengatakan keterpilihan untuk gubernur dari kalangan perempuan hanya 5,4% sementara gubernur terpilih laki-laki 94,6%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved