Dorong Moderasi Beragama untuk Sukseskan Pilkada Serentak 2024

DALAM rangka mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Direktorat Ekonomi, Sosial dan Budaya mengadakan Webinar dengan tema “Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, dan Optimalisasi Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Mensukseskan Pilkada serentak Tahun 2024”.

Webinar digelar secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, bertempat di Ruang Rapat Situation Room, Lantai 4 Gedung F, pada Kamis (14/11/2024). Kegiatan ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube ‘Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri’ untuk memperluas jangkauan dan mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat. 

Dalam laporannya, Ketua Panitia Penyelenggara Webinar, Kepala Subdirektorat Pembinaan Kerukunan Antarsuku, Dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan, Direktorat Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Ditjen Politik dan PUM, Hartono menjelaskan, pentingnya memperkuat kerukunan umat beragama sebagai modal sosial guna menciptakan suasana aman dan damai menjelang Pilkada Serentak 2024, yang menjadi peristiwa bersejarah dalam demokrasi Indonesia. 

Baca juga : Pj Gubernur Kaltim Pastikan Kesiapan Logistik Pilkada 2024

Selanjutnya Hartono menginformasikan kepada para peserta bahwa webinar ini dihadiri oleh narasumber kompeten serta melibatkan konsolidasi antara Kementerian/Lembaga ditingkat pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung keberhasilan Pilkada melalui implementasi moderasi beragama.

Kemudian dalam kesempatan tersebut Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang diwakili oleh Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Ispahan Setiadi dalam sambutannya mengatakan, Tema webinar ini selaras dengan program prioritas Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, yang menitikberatkan pada peningkatan toleransi beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah sebagai langkah memperkokoh persatuan bangsa.

Dalam arahannya, Ispahan menekankan pentingnya moderasi beragama sebagai modal dasar untuk menjaga keutuhan bangsa, terutama dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024 yang pertama kali diadakan bersamaan dengan Pemilu. 

Baca juga : KPU Sebut Jawa Tengah dan Papua Rawan Konflik Pilkada

“FKUB diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam memitigasi potensi konflik, menjaga kerukunan, dan menciptakan suasana damai di masyarakat. Pemerintah, KPU, Bawaslu, Partai Politik, dan seluruh elemen masyarakat juga diajak untuk bekerja sama menyukseskan Pilkada melalui penguatan kerukunan dan kepatuhan pada peraturan”. tandas Ispahan

“Webinar ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi moderasi beragama sebagai bagian dari menciptakan demokrasi yang aman dan damai”. tambahnya.

“Peserta diminta untuk memanfaatkan forum ini dengan baik, mendalami materi yang disampaikan narasumber, serta mengaplikasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam menjaga kerukunan masyarakat selama pelaksanaan Pilkada 2024”. tegas Ispahan yang secara resmi membuka acara webinar. 

Sebagai informasi selain Plh. Sekretaris Ditjen Politik dan PUM terlihat hadir secara langsung perwakilan Para Pejabat Administrator/Analis Kebijakan Ahli Madya/Penanggungjawab Tim Kerja

Selain itu peserta yang bergabung baik melalui aplikasi zoom metting maupun di kanal Youtube diantaranya adalah Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. (Z-6)