Dewas Pers: Media Berperan Penting Tingkatkan Partisipasi Pemilih

DEWAN Pers meminta perusahaan media dan awaknya  secara profesional agar mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang kondusif, di antaranya dengan memberikan pendidikan dan informasi ke masyarakat agar partisipasi pemilih menjadi lebih tinggi.

“Saya mengingatkan namanya orang profesional itu setidaknya punya dua hal. Wartawan dan media dikatakan profesional, yang pertama dia memiliki skill, mempunyai pendidikan, memperdalam ilmunya di lapangan. Dia menghormati kode etik,” jelas anggota Dewan Pers, Totok Suryanto dalam workshop Peliputan Pemilu dan Pilkada 2024 di Jakarta, Kamis (31/10).

Totok mendorong agar pers turut serta dalam mendorong partisipasi masyarakat agar lebih optimal dalam pilkada serentak ini. Selain itu, dia berharap partisipasi pemilih bisa mencapai 90%.

Baca juga : Dewan Pers Meminta Penyelenggara dan Peserta Pemilu Jangan Persulit Akses Informasi kepada Wartawan

“Kita sama-sama mendorong masyarakat, memberikan pendidikan ke masyarakat agar mereka mau berpartisipasi ke TPS. Syukur-syukur untuk Jakarta 90%,” jelasnya.

Totok juga mengajak agar wartawan dan media sebagai insan yang termasuk dalam pilar demokrasi untuk selalu menerapkan dan menghormati kode etik jurnalistik selama melakukan peliputan Pilkada 2024.

Selama tahapan Pilkada berlangsung, Totok mengungkapkan pihaknya telah menerima ratusan pengaduan yang masuk ke Dewan Pers. Pengaduan ini terkait dengan liputan umum atau pilkada yang melanggar aturan kode etik jurnalistik.

Baca juga : Keberlangsungan Industri Media Butuh Dukungan Negara

“Pengaduan terhadap tidak profesional per Oktober ini, sudah sampai 700. Baik terkait umum atau pilkada. Salah satunya keterlibatan pers dalam tim sukses," jelasnya.

Kendati pers memiliki fleksibilitas selama peliputan pilkada. Namun, Totok mengingatkan bahwa semua yang berkaitan peliputan tahapan pilkada harus mempertimbangkan kepentingan publik. “Pers harus bisa ke sana kemari dengan mempertimbangkan kepentingan publik, harus bersikap objektif,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari menjelaskan bahwa hingga saat ini masih banyak pemilih yang belum mengenal pasangan calon Pilkada DKI. Ia pun berharap agar media terus menjadi mitra dalam menyosialisasikan tahapan pilkada serta paslon yang ada.

Baca juga : Industri Media dan Influencer sebagai Lawan Barunya

“Masih banyak pemilih DKI Jakarta yang belum tahu siapa pasangan-pasangan yang akan mereka pilih di TPS. Oleh karena itu, mari kita sama-sama sosialisasikan ini. Utamanya soal pasangan calon,” katanya.

Lebih lanjut, Astri juga mengingatkan agar media bisa tetap mematuhi aturan pilkada selama massa tenang. Dalam hal ini, Media diharapkan bisa mematuhi asas profesionalitas.

“Media massa cetak dan elektronik dilarang menyiarkan iklan yang merugikan dan menguntungkan pasangan calon selama masa tenang. Saya harap asas profesional dipegang teguh,” ungkapnya. (J-2)