Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PILKADA di Jawa Barat semakin panas. Calon Gubernur Jawa Barat mulai terlibat saling serang.
Calon gubernur Dedi Mulyadi mengkritisi program unggulan pasangan KH Acep Adang-Gitalis Dwi Natarina yang mengampanyekan Kartu Jabar Bahagia.
Ia menyatakan tidak perlu membuat program kartu-kartu lagi. Ia menilai warga cukup dibekali satu kartu saja, yakni KTP untuk beragam kepentingan publik, di antaranya layanan kesehatan.
Baca juga : Deklarasi Damai hanya Dihadiri 2 Paslon, Bawaslu Jabar tidak Ambil Pusing
Gitalis pun menjawab kritik itu. "Kartu Jabar Bahagia merupakan ikatan janji antara masyarakat dengan pasangan KH Ace-Gita ketika terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat," tandasnya.
Kartu itu, lanjut dia, adalah solusi untuk program-program yang lebih spesifik dari sisi kesehatan, pendidikan, ekonomi bahkan keluarga yang tidak mampu.
Menurut dia, KTP tidak akan memberikan akses untuk pemberian bantuan yang spesifik. KTP hanya sebagai kartu identitas, tapi tidak memberikan program yang spesifik seperti program yang diluncurkannya.
Pasangan Acep Adang-Gita mengandalkan empat kartu Jabar Bahagia, jika terpilih. Kartu itu terdiri dari Kartu Keluarga Bahagia, Kartu Wirausaha dan Pra Kerja, Kartu Pendidikan Bahagia, dan Kartu Insentif Guru Ngaji.
Kartu-kartu itu mencakup sektor pendidikan, kerja, kesehatan, dan bantuan untuk guru ngaji. Kampanye empat kartu mulai dilakukan September lalu. (SG/J-3)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan seluruh anak di Jabar bisa sekolah minimal selama 12 tahun. Untuk mengejar target itu, pemprov sudah memiliki strategi.
Di Kota Depok terdapat 15 SMAN dan 4 SMKN. Sekolah mengutip uang bervariasi antara Rp3,8 juta hingga Rp5.5 juta.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menghadirkan tim perumus untuk mempersiapkan debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
Nelayan merupakan garda terdepan dalam mendapatkan kebutuhan pokok masyarakat.
Pada era modern saat ini, peradaban terbaik untuk Kabupaten Bekasi adalah mengembalikan hamparan sungai sepanjang mungkin tanpa ada yang membatasi.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM Kepala Sekolah SMA Swasta Jabar menilai aturan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi soal rombongan belajar (rombel) menabrak undang-undang (UU).
KEPALA Sekolah SMA Negeri 3 Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar) dinonaktifkan terkait dugaan pungutan liar (pungli).
Salah satu poin dalam gugatan, unsurnya harus ada pihak yang dirugikan. Nah, di dalam delapan (organisasi) ini, memang secara keseluruhan itu mengalami kerugian.
Kebijakan ini merupakan upaya dari pemprov, khususnya Pak Gubernur Dedi Mulyadi dalam melihat permasalahan di bidang pendidikan yang cukup kritis dengan tingginya anak putus sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved