Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
MASA kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah dimulai pada Rabu (25/9). Anggota Bawaslu RI Puadi menuturkan dengan dimulainya masa kampanye maka suasana kompetisi akan mulai terasa.
“Sehingga kesiapan Gakkumdu harus di maksimalkan untuk mengantisipasi tindak pidana yang akan muncul,” tegas Puadi, Rabu (25/9).
Puadi membeberkan beberapa regulasi sedang dalam proses perubahan, di antaranya Perubahan Perbawaslu 8/2020 yang selesai diharmonisasi dan segera diundangkan.
Baca juga : Gakkumdu Diminta Saling Bersinergi untuk Cegah Potensi Pidana Pilkada 2024
Kemudian penggantian Peraturan bersama Sentra Gakkumdu yang masih terdapat beberapa perbedaan pendapat antara polisi dan Jaksa.
Puadi menjelaskan orientasi penanganan tindak pidana Pemilihan bertujuan untuk memulihkan hak politik yang terganggu dari tindakan yang tidak fair atau curang, sehingga diperlukan penindakan.
Puadi juga menerangkan pentingnya posisi Gakkumdu dikarenakan penanganan tindak pidana Pemilihan berkarakter speed trial dengan batas waktu yang singkat, sehingga perlu koordinasi antar unsur agar tidak menghambat proses.
Baca juga : KPU: Pelanggar Aturan Kampanye akan Berhadapan dengan Bawaslu
“Bagi Bawaslu, peran polisi dan Jaksa ini sangat kita harapkan, mengingat keterbatasan kewenangan yang dimilki oleh pengawas Pemilu,” ujarnya.
“Di mana dengan waktu yang singkat Pengawas tidak bisa memanggil orang secara paksa untuk dimintai keterangan, tidak bisa menyita barang bukti,” tambah Puadi.
Sehingga, kata Puadi, kekurangan tersebut bisa dilengkapi dengan kewenangan dan keterampilan polisi dan jaksa. (P-5)
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Puadi mengungkapkan tantangan serius dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia, terutama masalah politik uang yang masih menjadi kendala utama.
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Sulawesi Selatan bukan hanya fokus pada pelanggaran pemilihan kepala daerah, melainkan juga mendorong kesadaran hukum masyarakat.
SENTRA Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) saat ini sedang menangani dugaan pelanggaran terkait mutasi aparatur sipil negara (ASN) oleh kepala daerah jelang Pilkada
Sentra Gakkumdu juga diminta tidak hanya berfokus pada penindakan tindak pidana Pilkada, tetapi juga mengantisipasi pencegahan kecurangan Pilkada 2024
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved