Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
JURU Bicara PDIP Chico Hakim membenarkan terkait biaya politik yang mahal pada Pilkada 2024. Dirinya sangat menyayangkan akibat biaya yang mahal tersebut banyak menimbulkan calon tunggal di beberapa daerah.
"Sangat disayangkan memang dan menyedihkan sistem demokrasi kita ini. Sesungguhnya memang bisa dibilang biaya (politik) kita mahal," kata Chico saat dihubungi, Jumat (6/9/2024).
Menurut Chico, biaya politik yang mahal tersebut juga diperparah dengan adanya kebiasaan untuk melakukan money politics yang dilakukan beberapa pasangan calon. Sehingga hal tersebut membuat biaya politik pada kontestasi politik apapun semakin mahal.
Baca juga : Pilkada Dua Kabupaten di Kalsel Melawan Kotak Kosong
"Ini sudah bukan rahasia lagi, walaupun ada penegakan aturan namun juga terkadang tebang pilih. Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara bekerja tidak maksimal untuk meminimalisasi terjadinya hal-hal seperti ini dan inilah yang membuat biaya politik semakin mahal," ujar Chico.
Ke depannya, Chico berharap, kebiasaan money politics ini dapat ditekan dengan penegakan hukum dan aturan yang ketat sehingga biaya yang mahal dalam kontestasi politik ini tidak terjadi.
Selain itu, terkait dengan ambang batas dari dukungan partai politik (parpol) juga bisa dimaksimalkan lagi guna mendorong partai politik untuk mengusung para kadernya.
Baca juga : Pendaftaran Ditutup, Pilkada di 41 Wilayah Digelar Lawan Kotak Kosong
"Harapan ke depannya tidak ada lagi seperti biaya yang mahal atau adanya calon tunggal, semoga ambang batas dari dukungan parpol itu juga bisa diletakan pada batasan paling tinggi sehingga hal itu dapat memaksa partai politik untuk bisa memasangkan kader-kadernya untuk maju," tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana mengatakan bahwa banyaknya calon tunggal pada Pilkada serentak 2024 karena biaya untuk menjadi kepala daerah tinggi dan bahkan tingkat kota/kabupaten sudah ada yang tembus hingga Rp1 triliun.
"Pada Pilkada 2020 ada yang menghabiskan biaya politik hingga Rp1 triliun, dan itu masih di tingkat kota/kabupaten," kata Aditya, Kamis (5/9).
Baca juga : Warga di Brebes Unjuk Rasa Tuntut Ruang bagi Pemilih Kotak Kosong
Menurut dia, banyaknya calon tunggal pada Pilkada serentak 2024 memang sudah dapat diprediksi, apalagi sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas dari 20% menjadi 7,5%.
Aditiya mengatakan sebelum adanya putusan MK, diprediksi calon tunggal bisa mencapai 150 daerah, namun hal itu tidak terjadi dan ini menjadi sebuah keniscayaan bagi demokrasi Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa maraknya calon tunggal ini dikarenakan sejumlah faktor, namun yang paling utama adalah biaya politik tinggi, sehingga ketika ada calon petahana maka banyak yang tidak berani melawan.
"Pilihan kotak kosong lebih cenderung di daerah yang petahana kuat, dan dominan, sangat berpotensi, sehingga tidak ada lawan yang berani. Kenapa tidak berani, karena biaya politik yang relatif tinggi," tuturnya. (Fik/P-3)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
DAFTAR Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, bertambah 4.965 orang.
Selama ini, calon legislatif (caleg) nasional dan caleg lokal selalu bekerja sama untuk menggarap basis konstituen di masing-masing daerah pemilihan (dapil).
Eddy mengatakan biasanya anggota DPR, DPRD provinsi, serta kabupaten/kota dapat bekerja secara tandem untuk sukses di pemilu serentak
Pemilihan kepala daerah langsung tak selalu ideal. Temukan dampak negatifnya: politik uang, polarisasi, hingga efektivitas pemerintahan. Baca selengkapnya!
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Alasan biaya politik tinggi yang dijadikan dasar Presiden Prabowo untuk mengganti pemilihan kepala daerah melalui DPRD, dinilai tidak tepat.
Ia juga menegaskan bahwa mekanisme penunjukan kepala daerah oleh DPRD berisiko merusak prinsip checks and balances dalam demokrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved