Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
KEPALA Badan Riset & Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat Ahmad Khoirul Umam menilai pemisahan pemilu nasional dan daerah atau lokal bakal membuat biaya politik makin tinggi. Hal ini menjadi tantangan dari pemisahan sistem tersebut.
"Hal ini bisa menciptakan politik biaya tinggi," kata Umam melalui keterangan tertulis, Jumat (27/6).
Umam menjelaskan pemisahan pemilu akan memunculkan fragmentasi siklus politik nasional versus lokal. Selama ini, calon legislatif (caleg) nasional dan caleg lokal selalu bekerja sama untuk menggarap basis konstituen di masing-masing daerah pemilihan (dapil).
Sementara, jika rezim pemilu nasional dan lokal dipisah, hal itu akan memberatkan kerja-kerja caleg nasional. Karena harus menjangkau pemilih di tingkat skala daerah.
"Harus menjangkau pemilih dalam skala besar di wilayah teritorial daerah pemilihan yang luas, tanpa dukungan caleg lokal dan mesin politiknya yang mengakar," ujar Umam.
Mahkamah Konsitusi (MK) memutuskan mulai 2029, keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum yang konstitusional adalah dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden (Pemilu nasional) dengan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota (Pemilu daerah atau lokal). Hal itu termuat dalam putusan 135/PUU-XXII/2024.
Sehingga, pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku. (Fah/P-3)
Kendati belum ada pembicaraan dan pembahasan resmi, Dede menyatakan Partai Demokrat akan mengikuti keputusan MK beserta dengan segala aturan turunannya ke depan.
Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.
PARTAI NasDem menegaskan komitmennya untuk menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi demi keadilan, kesetaraan, perlindungan hak warga negara, dan cita-cita demokrasi yang adil.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI 2012-2017 itu menilai, putusan MK relevan dengan kebutuhan demokrasi.
Hal tersebut diperlukan agar jalannya perhelatan pemilu mendatang terselenggara dengan lebih baik dan berkualitas demi perbaikan demokrasi Indonesia ke depan.
Dengan kemungkinan bertambahnya jumlah pasangan calon, partai politik harus fokus pada kaderisasi yang berkualitas
Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua cara, yaitu vegetatif (aseksual) dan generatif (seksual). Untuk lebih jelas terkait perkembangbiakan pada hewan, simak tulisan berikut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved