Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tak kalau rumit dengan Pemilihan Umum (Pemilu) Februari lalu. Jokowi menekankan bahwa permasalahan pada pelaksanaan pemilu sebelumnya jangan sampai terulang kembali.
Apalagi, pilkada akan digelar serentak di semua provinsi, kabupaten, dan kota.
"Ini pilkada serentak pertama kali, sekali dilaksanakan di 508 Kabupaten/kota dan 37 Provinsi. Ada sebanyak 203 juta pemilih di daftar pemilih sementara, atau tepatnya 203.920.554 pemilih," ujar Presiden Jokowi pada Konsolidasi Nasional kesiapan Pilkada Serentak 2024 di JCC, Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Baca juga : Urus Kampanye Pilkada 2024, KPU-Bawaslu Diminta Belajar dari Pemilu 2024
Dirinya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan stakeholder terkait untuk saling bekerja sama.
"Saya hanya ingin menekankan masalah-masalah di masa lalu jangan sampai terulang lagi, yang berkaitan dengan pendaftaran pemilih, data pemilih yang tidak akurat, atau data terdaftar ganda, kemudian juga masalah distribusi logistik, penyimpanannya, kekurangan logistik. Hati-hati betul masalah ini," kata Jokowi.
Selain itu, potensi kerusakan alat dan surat suara harus diantisipasi. Termasuk potensi gangguan keamanan. "Artinya keamanan dan kesehatan harus betul-betul kita perhatikan bersama-sama," tuturnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menekankan pentingnya sosialisasi terkait proses perhitungan suara. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk meminimalisasi kesalahan dalam perhitungan suara.
"Sosialisasi sangat penting, selain itu juga pada proses perhitungan suara, kesalahan penghitungan suara, baik akibat oleh kesalahan manusia ataupun kesalahan sistem IT yang juga terjadi," ungkapnya. (Bob/P-3)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved