Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tak kalau rumit dengan Pemilihan Umum (Pemilu) Februari lalu. Jokowi menekankan bahwa permasalahan pada pelaksanaan pemilu sebelumnya jangan sampai terulang kembali.
Apalagi, pilkada akan digelar serentak di semua provinsi, kabupaten, dan kota.
"Ini pilkada serentak pertama kali, sekali dilaksanakan di 508 Kabupaten/kota dan 37 Provinsi. Ada sebanyak 203 juta pemilih di daftar pemilih sementara, atau tepatnya 203.920.554 pemilih," ujar Presiden Jokowi pada Konsolidasi Nasional kesiapan Pilkada Serentak 2024 di JCC, Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Baca juga : Urus Kampanye Pilkada 2024, KPU-Bawaslu Diminta Belajar dari Pemilu 2024
Dirinya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan stakeholder terkait untuk saling bekerja sama.
"Saya hanya ingin menekankan masalah-masalah di masa lalu jangan sampai terulang lagi, yang berkaitan dengan pendaftaran pemilih, data pemilih yang tidak akurat, atau data terdaftar ganda, kemudian juga masalah distribusi logistik, penyimpanannya, kekurangan logistik. Hati-hati betul masalah ini," kata Jokowi.
Selain itu, potensi kerusakan alat dan surat suara harus diantisipasi. Termasuk potensi gangguan keamanan. "Artinya keamanan dan kesehatan harus betul-betul kita perhatikan bersama-sama," tuturnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menekankan pentingnya sosialisasi terkait proses perhitungan suara. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk meminimalisasi kesalahan dalam perhitungan suara.
"Sosialisasi sangat penting, selain itu juga pada proses perhitungan suara, kesalahan penghitungan suara, baik akibat oleh kesalahan manusia ataupun kesalahan sistem IT yang juga terjadi," ungkapnya. (Bob/P-3)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved