Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tak kalau rumit dengan Pemilihan Umum (Pemilu) Februari lalu. Jokowi menekankan bahwa permasalahan pada pelaksanaan pemilu sebelumnya jangan sampai terulang kembali.
Apalagi, pilkada akan digelar serentak di semua provinsi, kabupaten, dan kota.
"Ini pilkada serentak pertama kali, sekali dilaksanakan di 508 Kabupaten/kota dan 37 Provinsi. Ada sebanyak 203 juta pemilih di daftar pemilih sementara, atau tepatnya 203.920.554 pemilih," ujar Presiden Jokowi pada Konsolidasi Nasional kesiapan Pilkada Serentak 2024 di JCC, Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Baca juga : Urus Kampanye Pilkada 2024, KPU-Bawaslu Diminta Belajar dari Pemilu 2024
Dirinya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan stakeholder terkait untuk saling bekerja sama.
"Saya hanya ingin menekankan masalah-masalah di masa lalu jangan sampai terulang lagi, yang berkaitan dengan pendaftaran pemilih, data pemilih yang tidak akurat, atau data terdaftar ganda, kemudian juga masalah distribusi logistik, penyimpanannya, kekurangan logistik. Hati-hati betul masalah ini," kata Jokowi.
Selain itu, potensi kerusakan alat dan surat suara harus diantisipasi. Termasuk potensi gangguan keamanan. "Artinya keamanan dan kesehatan harus betul-betul kita perhatikan bersama-sama," tuturnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menekankan pentingnya sosialisasi terkait proses perhitungan suara. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk meminimalisasi kesalahan dalam perhitungan suara.
"Sosialisasi sangat penting, selain itu juga pada proses perhitungan suara, kesalahan penghitungan suara, baik akibat oleh kesalahan manusia ataupun kesalahan sistem IT yang juga terjadi," ungkapnya. (Bob/P-3)
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved