Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
WAKIL Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda tidak melihat upaya penjegalan calon gubernur Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024.
"Saya belum melihat suasana itu. Jadi, ya masih tarik-menarik soal koalisi saja, ya, soal mana figur yang tepat, dan seterusnya itu," kata Syaiful Huda di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (12/8).
Selain itu, dia menilai Pilkada Jakarta masih sangat dinamis sehingga belum dapat diprediksi akhirnya akan seperti apa.
Baca juga : PKS Ajak PKB Dukung Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilgub Jakarta
Syaiful Huda lantas mencontohkan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap pengusungan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"PKS yang sudah masangin aja masih luar biasa gitu, apalagi PKB yang belum masang ya. Jadi, ya, kita lihat sih, waktu tinggal beberapa hari. Jadi, dinamisnya terjadi di KIM (Koalisi Indonesia Maju), dan terjadi juga di luar KIM," jelasnya.
Oleh sebab itu, dia menilai wajar bila ke depannya ada ajakan dari KIM yang notabene koalisi pengusung pasangan calon terpilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terhadap partai di luar KIM, seperti PKB, sehingga membentuk KIM plus.
"Wajar, ini bagian dari dinamika, termasuk dinamika yang terjadi di tubuh internal PKS hari ini. Kalau PKB, dari awal kan memang kami sudah pada posisi akan menentukan ini di akhir. Oleh karena itu, ya kita lihat saja," katanya.
Sejumlah partai koalisi KIM adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Solidaritas Indonesia. Bagi PKB, lanjut dia, tidak sulit untuk menentukan bakal calon kepala daerah pada Pilkada Jakarta. (Ant/P-3)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved